Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan moneter dilaksanakan, maka perlu dipahami tentang kerangka operasional kebijakan moneter yang pada umumnya mencakup instrumen, sasaran operasional, dan sasaran antara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatankuantitas besaran moneter (quantity based approach) dan suku bunga sebagai harga besaran moneter (price based approach). Pendekatan berdasarkan kuantitas dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional ug primer dan sasaran antara jumlah uang beredar atau kredit pada tingkat tertentu. Sedangkan pendekatan berdasarkan suku bunga dilakukan dengan mentapkan sasaran oparional suku bunga jangka pendek pada tingkat tertentu, tetapi perkembangn suku bunga jangka menengah tidak ditetapkan secara tegas sebagai sasaran antara. Pengaruh perubahan sasaran operasional ditransmisikan pada perubahan sasaran akhir melalui perkembangan beragam variabel informasi yang berfungsi sebgai indikator utama dari perkembangan kegiatan ekonomi dan tekanan inflasi.

Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan, terdapat tenggang waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator-indikator yang lebih segera dapat dilihat untuk mengetahui indikasi arah pergerakan ekonomi dan inflasi ke depan dan respon kebijakan moneter yang diperlukan, yang biasanya disebut sasaran antara. Selain itu, sasaran antara yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran akhir. Beberapa sasaran antara yang dapat digunakan antara lain adalah besaran moneter seperti M1, M2, kredit, dan suku bunga.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran antara tersebut, bank sentral memerlukan sasaran-sasaran yang bersifat operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sasaran operasional yang dpilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara, dapat dikendalikan bank sentral, dan informasi tersedia lebih awal daripada sasaran antara. Beberapa sasaran operasional yang dapat digunakan antara lain adalah uang primer (M0) dan suku bunga jangka pendek.

Sedangkan, instrumen moneter adalah instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan moneter dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu instrumen kebijakan moneter langsung (direct monetary policy instrument) dan instrumen kebijakan moneter tidak langsung (indirect monetary policy instrument).

1. Instrumen Kebijakan Moneter Langsung

Instrumen kebijakan moneter langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang digunakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar secara langsung, atau dengan kata lain adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Instrumen kebijakan moneter langsung yang biasa digunakan oleh bank sentral, anatara lain adalah:

a. Pagu Kredit (credit ceilling)

Pagu kredit adalah penentuan jumlah batas maksimal kredit yang diperbolehkan untuk disalurkan oleh masing-masing bank yang ditetapkan oleh bank sentral. Penentuan jumlah pagu kredit dapat ditetapkan berdasarkan jumlah modal yang dimiliki oleh bank atau dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikelola bank. Kebijakan pagu kredit ini pernah dilakukan di Indonesia sampai pada era deregulasi atau kebijakan moneter dan perbankan 1 Juni 1983.

b. Penetapan tingkat bunga (interest rate ceilling)

Penetapan tingkat bunga dilakukan dengan menentukan besarnya tingkat bunga yang diberikan atau dikenakan oleh bank kepada nasabahnya, baik nasabah deposan atau penabung maupun nasabah debitur. Pengunaan instrumen ini pernah dilakukan Indonesia sampai dengan pertengahan 1983 bersamaan dengan ditinggalkannya kebiajakn pagu kredit 1 Juni 1983.

c. Penurunan nilai uang

Salah satu kebijakan pengendalian moneter yang berdampak langsung terhadap pengurangan jumlah uang beredar adalah dengan menurunkan nilai uang yang ada di tangan masyarakat atau perbankan. Penurunan nilai uang biasanya dilakukan dengan prosentase tertentu dari nilai nominal uang, tergantung pada kebijakan pemerintah atau bank sentral. Pengurangan uang itu tidak mendapat penggantian dari pemerintah. Pada akhir tahun 1950-an pemerintah Indonesia pernah melakukan penurunan nilai uang dengan cara menggunting uang menjadi hanya bernilai 50% saja. 

d. Kredit langsung (direct loan)

Kredit langsung dimaksudkan untuk membantu pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu yang merupakan sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan telah diprogram oleh pemerintah. Kredit ini disalurkan langsung oleh pemerintah melalui lembaga keuangan (perbankan) sebagai agen pemerintah. Pemerintah Indonesia telah banyak menyalurkan kredit langsung pada tahun 1980-an untuk memacu perkembangan sektor usaha kecil menengah, yaitu kredit modal kerja permanen dan kredit investasi kecil.

2. Instrumen Kebijakan Moneter Tidak Langsung

Instrumen kebijakan moneter tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung mempengaruhi sasaran operasional ke arah yang ditargetkan oleh bank sentral sebagi otoritas moneter. Instrumen tidak langsung yang digunakan bank sentral adalah sebagai berikut:

a. Likuiditas Wajib Minimum (Statutory Reserve Requirements)

Likuiditas wajib minimum adalah ketentuan yang mewajibkan setiap bank memelihara sejumlah minimum alat likuid yang dinyatakan dalam prosentase tertentu dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun atau kewajiban lancer bank. Di Indonesia sampai dengan Pakto 27, 1988, alat likuid yang wajib dipelihara terdiri dari kas dan giro pada Bank Indonesia sebesar 15% dari kewajiban segera bank. Selanjutnya, ketentuan likuiditas wajib minimum berdasarkan Pakto 27, 1988 mengalami perubahan. Komponen alat likuid yang wajib dipelihara bank hanyalah saldo giro pada BI sebesar minimum 2% dari dana pihak ketiga. Sedangkan komponen kas yang sebelumnya menjadi komponen alat likuid pengelolaannnya diserahkan ke masing-masing bank. Oleh karena itu, ketentuan likuiditas wajib minimum juga disebut sebagai Giro Wajib Minimum (GWM).

b. Fasilitas Diskonto (Discount Facility)

Fasilitas diskonto adalah fasilitas yang diberikan kepada perbankan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan surat-surat berharga yang dimiliki sebagai jaminan. Tingkat diskonto (discount rate) untuk fasilitas pinjaman ini sangat dipengaruhi oelh arah kebijakan moneter.

c. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh bank sentral dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. OPT dilakukan melalui kegiatan: penerbitan  Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jual beli surat berharga dalam rupiah yang meliputi SBI, Surat Utang Negara dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicaikan, penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam rupiah (FASBI), dan jual beli valas.

d. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Cara kerja instrument ini adalah bank sentral memberikan himbauan kepada bank-bank, biasanya terutama kepada bank-bank utama saja (leading bank), agar menjalankan himbauan atau perintaan bank sentral sesuai dengan kebijakan moneter yang dijalankannya. 

Inflation Targeting Framework (ITF)

Inflation Targeting Framework merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai cirri-ciri utama, yaitu adanya pernyataan resmi dari bank sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, serta pengumuman target inflasi kepada publik.

Prinsip dasar yang melandasi kerangka kerja ITF adalah bahwa sasaran akhir dari kebijakan moneter diutamakan untuk mencapai dan memelihara laju inflasi yang rendah dan stabil. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan pokok. Pertama, laju inflasi yang tinggi menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat karena menurunnya daya beli atas pendapatan yang diperolehnya maupun meningkatnya ketidakpastian yang dapat mempersulit perencanaan usaha dan memperburuk kegiatan perekonomian. Kedua, perkembangan teori ekonomi dalam literatur dan temuan empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan moneter dalam jangka menengah-panjang hanya berpengaruh pada inflasi.

Konsep dasar kebijakan moneter dengan ITF dapat dijelaskan dengan pokok-pokok kerangka kerja berikut:

1. Sasaran Inflasi

Kerangka ITF dimulai dengan penetapan dan pengumuman sasaran inflasi yang ingin dicapai oleh bank sentral. Penetapan sasaran inflasi mempertimbangkan berbagai faktor dan perkembangan ekonomi makro negara yang bersangkutan, terutama besarnya kerugian sosial yang ditimbulkan oleh pengaruh tingginya inflasi terhadap penurunan daya beli masyarkat. Selain itu, harus dipertimbangkan pula efektivitas pencapaiannya melalui pelaksanaan kebijakan moneter bank sentral, termasuk jenis inflasi yang dipergunakan dan jangka waktu pencapaiannya.

2. Kebijakan moneter mengarah ke depan

Dengan inflasi sebagai sasaran akhir, perumusan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Mengingat adanya lag dari pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi, maka kebijakan moneter yang dilakukan sekarang merupakanlangkah yang bersifat antisipatif, bukan reaktif, atas akan terjadinya tekanan inflasi di masa yang akan datangdibandingkan dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

3. Transparansi

Penerapan ITF menuntut transparansi (keterbukaan) yang tinggi dari bank sentral. Transparansi bank sentral diperlukan untuk menjelaskan kebijakan moneter yang ditempuhnya kepada masyarakat. Transparansi juga merupakan sarana untuk menunjukkan komitmen bank sentral dalam mengatasi maslah inflasi. Dengan demikian pelaku ekonomi akan semakin memahami dan meyakini dasar pertimbangan dan arah kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Pemahaman ini akan mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi kearah sasaran inflasi yang diinginkan oleh bank sentral.

4. Akuntabilitas dan Kredibilitas

Dengan mengumumkan sasaran inflasi secara eksplisit kepada masyarakat berarti melekat akuntabilitas karena pada akhirnya bank sentral harus mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran tersebut kepada masyarakat. Kredibilitas bank sentral dengan demikian akan sangat tergantung pada komitmen dan kemampuannya dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan

Beberapa syarat keberhasilan penerapan ITF, yaitu:

1. Kemandirian bank sentral terutama dalam melaksanakan kebijakan moneter harus di atur dalam undang-undang dan dapat diwujudkan oleh bank sentral yang bersangkutan
2. penerapan ITF biasanya disertai dengan sistem nilai tukar yang mengambang.
3. Adanya suatu indikator harga yang relevan dengan sasaran kebijakan moneter
4. Bank sentral harus mampu membangun metodologi proyeksi inflasi yang baik.
5. Tidak adanya dominasi sektor fiskal dalam arti bahwa bank sentral harus dilindungi dengan undang-undang dan dibebaskan dari segala pengaruh atau kewajiban untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Kelebihan kebijakan ITF, yaitu:

1. Kebijakan moneter lebih jelas dan terfokus
2. Membantu menurunkan atau mengarahkan ekspektasi inflasi dan lebih baik dalam membatasi kejutan inflasi
3. Komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas secara bersama diperkuat
4. Membantu dalam menurunkan volatilitas output dalam jangka menengah
5. Teruji dalam menghadapi kejutan ekonomi yang kurang menguntungkan
6. Relatif fleksibel dalam mengakomodasi kejutan inflasi temporer yang tidak mengganggu pencapaian sasaran inflasi jangka menengah
7. Sejalan dengan independensi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter diperkuat.

Soal-soal:

1. Jelaskan pengertian kebijakan moneter dan apakah tujuan dari adanya kebijakan moneter!
2. Untuk tujuan stabilisai ekonomi tergantung pada, kuat/tidaknya hubungan antara perubahan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi dan jangka waktu (lag) antara perubahan kebijakan moneter dan efeknya terhadap kegiatan ekonomi. Jelaskan tentang pembagian lag efek kebijakan moneter terhadap perkembangan perekonomian!
3. Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, maka perlu ada kerangka strategis dalam kebijakan moneter. Jelaskan berbagai pilihan kerangka strategis yang dapat diambil agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai!
4. Jelaskan tentang berbagai mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dapat dipilih oleh otoritas moneter! 

Daftar Pustaka;

• Bank Indonesia (2004), Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, BI. Jakarta.
• Pohan, Aulia (2008), Kerangka Kebijakan Moneter, Rajawali Press, Jakarta.