Showing posts with label Persamaan. Show all posts
Showing posts with label Persamaan. Show all posts

Wednesday, 26 April 2017

Persamaan Emiten dan Perusahaan Publik

Emiten dan Perusahaan Publik
EMITEN
Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Jenis Efek yang lain adalah Sukuk, yang merupakan Efek Syariah, yakni akad dan cara penerbitannya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada umumnya, Emiten melakukan penawaran Efek melalui Pasar Modal untuk saham, obligasi, dan sukuk.

PERUSAHAAN PUBLIK
Perusahaan Publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Emiten wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik. Atas Pernyataan Pendaftaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) memberikan pernyataan efektif yang menunjukkan kelengkapan atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pernyataan efektif tersebut bukan sebagai izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup.

Pengelolaan Investasi
INVESTASI
Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.

PENGELOLAAN INVESTASI
Pengelolaan investasi adalah proses yang membantu perumusan kebijakan dan tujuan, sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Pengelolaan investasi ini melibatkan sejumlah pihak yang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab sesuai spesialisasinya, yakni:

Manager Investasi
Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Manager Investasi
Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek.

Penasihat Investasi
Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Pemberian nasihat kepada Pihak lain mencakup pemberian nasihat yang dilakukan secara lisan atau tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa.

Agen Penjual Efek Reksa Dana
Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
Orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual Efek Reksa Dana.

Bank Kustodian
Bank yang bertindak sebagai Kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Perusahaan Efek
Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI).

Database Perusahaan Efek menyediakan informasi lengkap mengenai pihak-pihak yang telah mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Efek.

Adapun data dan informasi yang tercakup meliputi: 


Informasi umum (alamat, keanggotaan bursa, status, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor telepon/faksimili).

Tuesday, 11 April 2017

Standar Akuntansi di Indonesia dan Standar Akuntansi di Inggris

Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Organisasi profesi ini terus berusaha menaggapi perkembangan akuntansi keuangan baik di tingkat nasional, regional maupu global, khususnya yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi sendiri. Perkembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini terus dilakukan secara terus menerus. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Dan pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan. Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbaharui. Pada kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komiter Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK), kemudian pada kongres VIII, tanggal 23-24 September 1998 di jakarta, Komite SAK diubah menjadi dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998-2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK> 

Sejak IAI berdiri telah dihasilkan 3 standar akuntansi keuangan sebagai berikut :
  1. Pada ttahun 1973 untuk pertama kali IAI menerbbitkan suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang sebagian besar merupakan terjemahan buku Paul grady, penerbitan ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973.
  2. Pada tahun 1984 buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang menggantikan PAI 1973 diterbitkan. Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973.
  3. Pada tahun 1994, IAI kmbali melakukan revisi total PAI 1984 dan sejak itu mengeluarkan standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Pengembangan standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembanga internasional. Banyak standar yang dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh IASC.
Penyusunan Metode Standar Akuntansi di Inggris
United Kingdom (UK), Britania Raya dan Irlandia Utara terdiri dari 4 negara bagian yaitu : Inggris, Skotlandia, Wales dan irlandia Utara. Walaupun UK memiliki sistem hukum dan kebijaka moneter dan fiskal yang terpadu, beberapa perbedaan tetap ada. Situasi perkembangan akuntansi di UK sama uniknya dengan situasi aturan hukum di negara lainnya. Ketentuan hukum dilaksanakan secara fleksibel dan diterapkan kasuk per kasus. Dalam lingkungan akuntansi sebagai tambahan aturan umum maka dikeluarkan rekomendasi akuntansi tambahan yang dibuat melalui organisasi atau lembaga atau jjalur profesional. Rekomendasi profesional hanya mengikat anggota badan profesi yang mengikuti rekomendasi tersebut jadi tiidak berlaku wajib secara keseluruhan. Perusahaan yang didirikan di UK diatur oleh undang-undang yang bernama Companies Acts. Companies Acts 1948 selanjutnya diamandemen secara mendasar pada tahun 1967, 1976, 1980 dan 1981, 1985 dan 1989.

Badan-badan akuntansi utama di UK adalah :
  1. The Institute of Chartered Accountants in england and Wales.
  2. The Institute of Chartered Accountants in england of Ireland.
  3. The Institute of Chartered Accountants in england of Scotlands.
  4. The Association of Certified Chartered Accountants (ACCA).
  5. The Institute of Cost and Management Accountant.
  6. The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.
Selama bertahun-tahun banyak proposal yang dibuat masing-masing organisasi, tetapi tidak terkoordinasi dengan baik sehingga harmonisasi tidak terjadi. Oleh karena itu, profesi akuntan di UK menjadi terpecah dan  terbentuklah Consultative Committee yang didirikan pada tahun 1970. Keenam organisasi ini dihubungkan secara individual maupun bersama-sama oleh Consultative Committee of Accountancy Bodies ini. Sampai tahun 1990, komite ini mengarahkan aktivitas penyusunan standar akuntansi dan memiliki hak veto atas standar keuangan yang diusulkan. Sekarang komite ini bertugas membantu profesi akuntansi memberikan pengarahan kepada berbagai lembaga pemerintah mengenai isu-isu yang berhubungan dengan perpajakan, undang-undang perusahaan dan membahas berbagai usulan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).

Di UK, perusahaan perusahaan bentuk PT yang dimiliki oleh pribadi atau swasta dan publik diakui. Semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas harus diaudit oleh akuntan independen setiap tahun dan anggota dari empat badan akuntansi sektor swasta pertama di atas diberi wewenang untuk melakukan audit.

Konsep dan praktik akuntansi di Inggris ini telah mempengaruhi akuntansi secara global terutama terhadap negara-negara bekas jajahan Inggris, misalnya akuntansi di Australia, Kanada, serta negara persemakmuran lainnya seperti Kenya, India, Hongkong, Selandia Baru, Singapura dan Afrika Selatan. Memang tidak persis sama, tetapi banyak pengaruhya terhadap sistem akuntansi di negara yang bersangkutan. Hal ini bahkan menimbulkan munculnya model akuntansi Inggris.

Hanya ada dua sumber standar akuntansi di UK, yaitu company act dan standar profesi akuntansi. Lima prinsip akuntansi dasar yang tercantum langsung dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  1. Matching concept dan beban berdasarkan accrual basis.
  2. Penilaian akun aktiva dan kewajiban individual secara terpisah dalam masing-masing aset dan kewajiban.
  3. Penerapan prinsip-prinsip konservatisme, terutama dalam pengakuan realisasi laba dan semua kewajban dan kerugian yang diketahui.
  4. Kewajiban penerapan kebijakan-kebijakan akuntansi secara konsisten dari tahun ke tahun.
  5. Anggapan bahwa prinsip kelangsungan usaha dapat diterapkan pada entitas yang bersangkutan.
Undang-undang perusahaan di UK sampai dengan tahun 1989 telah mengimplikasikan semua directive (peraturan) EC yang berhubungan dengan akuntansi. Agak mirip dengan perkembangan yang terjadi di Amerika, di UK juga mulai berkembang mulai dari status rekomendasi awal prinsip akuntansi sampai pembentukan Accounting Standard Steering Committee (ASSC) pada tahun 1970. Atas usul Steering Committee, maka komite ini kemudian diberi nama baru Accounting Standard Board (ASB) tahun 1990. Selama masa itu badan ini telah banyak mengeluarkan Statement of Standard Accounting Practise (SSAPs) dan Statement of Recommended Practise (SORPs).

SORPs dikeluarkan dalam dua kategori, yaitu kategori umum, keputusan tahun 1986 berjudul Pension Scheme Account. Dan kategori khusus, keputusan yang dikeluarkan pada tahun 1986 berjudul Pension Scheme Account. Dan kategori khusus, keputusan yang dikeluarkan pada tahun 1986, yaitu Disclosure about Oil dan Gas Exploration and Production Activities. Sampai pada tahun 1990, penerbitan standar akuntansi sulit dilakuakan di UK karena ASSC dan ASB berada di bawah Consultative Committee of Accountancy Bodies tadi.

Dalam pembentukan ASB masing-masing organisasi tersebut menominasikan anggota-anggota ASC ditambah wakil dari konsumen laporan keuangan. Setiap produk ASC harus mendapatkan persetujuan dari Consultative Committee, sebelum ASB mengeluarkan SSAP. Dengan kata lain, masing-masing badan akuntansi diatas memiliki hak veto penuh terhadap penyusunan standar akuntansi keuangan. Dewan ini memiliki seorang ketua, seorang direktur tekni yang bekerja full time, dan 7 orang anggota part time. ASB diberi wewenang untuk mengeluarkan standar akuntansi. ASB beroperasi mirip dengan pendahulunya, AASC dan FASB di Amerika.

Beberapa perbedaan standar akuntansi yang umum di Amerika dengan di UK dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran akuntansi di UK hampir sama dengan pengukuran akuntansi di Amerika namun ada juga beberapa perbedaan. perbedaan paling penting adalah bahwa di Uk dimungkinkan untuk menilai semua aset berdasarkan biaya historis, current cost maupun campuran dari kedua sistem pengukuran tersebut. Revaluasi tanah dan bangunan berdasarkan harga pasar juga diperbolehkan. Beban depresiasi dan amortisasi harus sesuai dengan basis pengukuran yang digunakanuntuk aset yang bersangkutan. Dalam pengukuran persediaan, metode the lower of cost or net realizable value digunakan secara luas. Penilaian LIFO tidak diperbolehkan oelh SSAP No. 9 atau untuk tujuan pajak. Merger dan oposisi diperlakukan secara unik di UK. Misalnya, jika perusahaan pembeli mendapatkan 90% atau lebih saham perusahaan lain, perusahaan tersebut boleh mencatat kepemilikan tersebut pada nilai nominal saham yang dikeluarkan untuk tujuan akuisisi. Metode pooling of interest jarang dipergunakan dan goodwill hasil pembelian biasanya langsung dihapuskan.

Perubahan Penerapan Akuntansi
Kewajiban akuntan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sudah diatur dalam berbagai ketentuan yang berlaku, bukan saja oleh organisasi profesi, tetapi juga lembaga lainnya seperti BEJ,  BAPEPAM, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Direktorat Jendral Pajak dan sebagainya. kepatuhan ini harus juga melihat konsistensinya. Artinya penerapan standar akuntansi itu harus konsisten tidak boleh berubah-ubah.

Sebagaimana diketahui Standar Pelaporan Auditing pertama menyatakan sebagai berikut :
Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Namun perlu juga diketahui bahwa prinsip akuntansi juga membuka peluang bagi akuntan untuk memilih berbagai alternnatif standar akuntansi yang sama-sama dibenarkan. Oleh karena itu, adakalanya perusahaan ingin mengubah standar akuntansi yang berbeda mengatur perubahan in?
Istilah “prinsip akuntansi yang berlaku umum” merupakan padaan dari kata “ Generally Accepted Accounting atau GAAP” dan adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi, aturan dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di suatu negara tertentu mungkin berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku di negara lain. Oleh karena itu untuk laporan keuangan yang akan didistribusikan kepada umum di Indonesia.

Istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimaksudkan meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi, tetapi juga metode penerapannya. Dalam hal suatu laporan keuangan disebutkan sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka menurut standar itu dinyatakan akan terpenuhi jika laporan kkeuangan telah disusun sesuai dengan basis akuntansi komperehensif, selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak semuanya berupa fakta. Ada informasi yang diukur berdasarkan taksiran (seperti nilai buku aktiva tetap, kerugian piutang) dan ada informasi yang pada tanggal penyajian laporan keuangan berasal dari transaksi yang belum selesai secara tuntas misalnya contingent liability atau utang bersyarat.

Saturday, 1 April 2017

Hubungan Sosiologi dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya

Hubungan Sosiologi dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya
Ketika metode keilmuan diberlakukan bagi studi perilaku manusia, daripada/dibanding/bukannya kepada non-manusia, dunia alami, yang itu studi disebut suatu ilmu sosial. Sosiologi dihubungkan dengan ilmu pengetahuan alam melalui metoda menggunakan metode itu. Ini juga berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial lain sebab pokok nya tumpang-tindih dengan milik mereka. Batasan-batasan antara sosiologi, ekonomi, psikologi, geografi, ilmu antropologi, dan sejarah adalah sering tidak jelas. Sebagai contoh, meneliti permasalahan penduduk bagian tertua suatu kota dengan pendapatan di bawah kekayaan tingkatan bisa dengan mudah jadilah suatu studi dalam sosiologi berkenaan dengan kota, ekonomi keluarga, atau ilmu pengetahuan politis berkenaan dengan kota. Tetapi batasan-batasan ada, dan satu gambaran jernih tentang sosiologi memerlukan suatu pemahaman dari tiap ilmu-ilmu sosial lain .

Ilmu Ekonomi merupakan kajian untuk memperoleh barang-barang dan jasa produksi, distribusi, serta konsumsi. Suatu hubungan ataupun mata rantai penting antara ekonomi dan sosiologi adalah dua-duanya merupakan basis sosial tentang perilaku ekonomi.

Uang tidak akan mudah berpindah keluar masuk bank dengan sendirinya atau sebagai jawaban atas kekuatan yang semata-mata bukan perseorangan. Hal itu disimpan di sana oleh orang-orang yang telah membuat keputusan sosial tentang antisipasi sesuatu maupun menabung untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak mereka, maupun untuk membeli kondominium. Hal itu merupakan upaya yang sangat aktif oleh orang-orang yang ingin memiki kepastain masa depan yang lebih cerah. Hubungan antara ekonomi dan sosiologi bahwa ekonomi yang merupakan basis perilaku sosial yang ikut menentukan tipe dan bentuk interaksi mereka. Para ahli sosiologi mengakui bahwa ekonomi dan material itu memiliki pengaruh atas minat serta motivasi kerja pada masyarakat (Popenoe, 1983: 7).

Ilmu Politik memusatkan perhatiannya pada pemerintah dan penggunaan kekuasaan politis. Para akademisi tentang ilmu politis melihatnya terutama dadari gagasan di belakang sistem pemerintah pada operasi proses-proses politik itu. Para ahli sosiologi, pada sisi lain, menjadi lebih tertarik pada pertanyaan-pertanyaan perilaku politik  alasan orang-orang ikut serta berpolitik bergabung dalam pergerakan politik atau mendukung isuisu politik  hubungan antara politik dan institusi sosial lainnya. Di tahun terakhir, ilmu politis dan sosiologi sudah berkembang semakin ‘mendekat’ bersama-sama dalam metode, pokok kajian, dan konsep, dan hal itu terus makin meningkat sukar untuk menggambarkan suatu garis garis pemisah di antara mereka (Poepenoe, 1983: 7).

Ilmu Sejarah melihat ke belakang dalam suatu usahanya untuk menggambarkan suatu peristiwa, urutan, dan maknai tentang peristiwa yang lampau itu. Penyelidikan sejarah telah bergeser dari laporan tentang orang-orang dan tempat-tempat untuk menggambarkan kecenderungan sosial yang luas dari waktu ke waktu. Di dalam putaran mereka, para ahli sosiologi banyak meminjam peranan penyelidikan historis. Mereka telah memiliki gambaran/menarik atas sejarah, sebagai contoh untuk membandingkan pengaruh sosial industrialisasi di negara-negara Barat pada tahun 1800-an dengan pengaruh industrialisasi sekarang di negera-negara yang sedang berkembang khususnya di Asia -Afrika. Acuan historis akan sering menggunakan dalam teks ini untuk menerangkan kepada banyak orang tentang peristiwa sosial sekarang ini. 

Psikologi berhadapan sebagian besar dengan proses mental manusia. Psikologi mempelajari tentang operasi pikiran yang logis, alasan, persepsi, mimpi-mimpi, dan kreativitas  seperti halnya ketika neurosis, konflik mental, dan berbagai macam emosi. Psikologi berbeda dengan sosiologi dengan jelas, karena dalam psikologi kajiannya memusatkan pada pengalaman individu dibandingkan dengan sosiologi yang menekankan kelompok sosial. Tetapi psikologi sosial  kajiannya dengan cara memahami kepribadian dan perilaku yang dipengaruhi oleh individu-individu seting sosial  adalah berhubungan erat dengan sosiologi. Hal itu mendukung metoda dan disiplin pengetahuan kedua-duanya.

Antropologi adalah studi biologi manusia dan kebudayaannya dalam semua periode dan dalam semua bagian-bagian dari dunia itu. Ilmu antropologi fisik berkonsentrasi pada kedua aspek yakni evolusi biologi manusia dan perbedaan fisik antar orang-orang di dunia.. Sedangkan ilmu antropologi budaya mengkaji pengembangan dan kultur yang sebagian besar difokuskan pada masyarakat dan budaya pramodern, walaupun sekarang obyek kajian yang demikian banyak terjadi pergeseran. Namun sebagai perbandingan, sosiologi lebih memusat pada peradaban modern yang relatif maju. Para ahli sosiologi banyak meminjam konsep-konsep dan pendekatan antropologi, dan bagaimanapun, di sejumlah perguruan tinggi ataupun universitas (contohnya di Indonesia adalah UNPAD) dua bidang tersebut dikombinasikan ke dalam satu departemen.

Pada mulanya antropologi berhadapan dengan suatu pembatasan-batasan yang terpasang tetap: Lebih menekankan kajian masyarakat pramodern yang tidak mementingkan belajar ilmu pengetahuan, dan sebagian besar tidak satupun tidak disentuh oleh peradaban modern. Akan tetapi hal ini setelah memasuki abad ke duapuluh pemikiran para ahli antropologi sudah berbeda. Mereka melebarkan bidang kajiannya untuk meliputi komunitaskomunitas dan masyarakat modern. Dengan demikian mereka berarti sudah semakin dekat bidang sosiologi dalam pokok kajiannya (Kaplan dan Manners, 1999: 266; Kuper, 2000: 33; Koentjaraningrat, 1990; 243-248).

Pengertian Rasio Lancar ( Current ratio )

Rasio Lancar
Rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang memiliki rasio lancar yang tinggi akan lebih mendapat kepercayaan dari kreditur. Perusahaan ini pada umumnya akan memilih metode rata-rata yang akan menghasilkan laba yang rendah sehingga bisa memperoleh penghematan pajak. Sedang perusahaan dengan rasio lancar rendah akan berusaha menaikkan laba agar bisa menunjukkan kinerja yang bagus sehingga akan memilih metode FIFO yang akan memberikan laba yang relatif besar (Salma Taqwa, dkk, 2003).

Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen 
1. Hubungan ukuran perusahaan dengan metode penilaian persediaan 
Pada penelitian ini ukuran perusahaan dilihat dari penjualan bersih pada tiap perusahaan. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi pemilihan metode persediaan (Salma Taqwa, dkk, 2003). Kecenderungan metode penilaian persediaan yang akan digunakan perusahaan adalah metode rata-rata yang bisa menurunkan labanya, karena dengan metode ini bisa memperoleh penghematan pajak (tax saving). Sedangkan pada perusahaan kecil, untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya maka akan membutuhkan laba yang tinggi agar dianggap mempunyai kinerja yang bagus. Salah satu cara menaikkan labanya yaitu dengan metode penilaian persediaan FIFO.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salma Taqwa (2003) dan Dyah Atikasari (2007) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Sedangkan variabel-variabel lainnya seperti variabilitas persediaan, struktur kepemilikan, financial leverage dan rasio lancar tidak berpengaruh signfikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Pada pengujian multivariat semua variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

2. Hubungan variabilitas persediaan dengan metode penilaian persediaan 
Variabilitas persediaan menggambarkan variasi dari nilai persediaan suatu perusahaan. Nilai persediaan akhir dalam sebuah perusahaan tidak sama dan variatif sekali (Mukhlasin, 2002). Pada pemilihan metode akuntansi persediaan berkaca dari pendapat Staubus dan tax hipotesis manajer harus memilih metode persediaan yang didasarkan pada keunggulan komparatif berupa minimalisasi pajak sebagai akibat dari kesempatan produksi investasi. Variabilitas persediaan merupakan salah satu alasan manajemen dalam mempertimbangkan pemilihan metode akuntansi persediaan. Perusahaan dengan variasi persediaan kecil bisa memilih menggunakan metode rata-rata. sehingga laba yang akan dihasilkan lebih rendah bila dibandingkan dengan penggunaan metode FIFO sehingga perusahaan dapat melakukan tax saving. Pada perusahaan yang variasi persediaannya tinggi, menggunakan FIFO sehingga laba menjadi lebih besar dan tidak bisa melakukan tax saving (Salma Taqwa, dkk, 2003).

Bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhlasin (2002), pada pengujian univariat hipotesis 1 saja yang membuktikan adanya hubungan variabilitas persediaan signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan, sedangkan pada hipotesis 2 variabilitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Melalui pengujian multivariate yang dilakukan Mukhlasin (2002) berpengaruh signifikan sedangkan yang dilakukan oleh Salma Taqwa (2003), Dyah Atikasari (2007) variabilitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

3. Hubungan struktur kepemilikan dengan metode penilaian persediaan 
Struktur kepemilikan ditunjukkan dari besarnya kepemimpinan (manajer) suatu perusahaan oleh share holder tersebut (Salma Taqwa, 2003). Sehubungan dengan pemilihan metode akuntansi persediaan, antara manajer dengan pemilik akan timbul konflik kepentingan. Masing-masing pihak, yaitu manajerakan berusaha memaksimalkan kesejahteraannya masing-masing. Salma Taqwa, dkk (2003) menjelaskan bila manajer memiliki persentase kepemilikan saham yang kecil pada suatu perusahaan maka manajer mempunyai kecenderungan memilih metode FIFO. Sebaliknya bila manajer memiliki saham dengan persentase yang relatif besar, maka manajer akan memilih metode rata-rata. manajer lebih memilih metode FIFO karena metode ini akan memberikan laba yang besar, sehingga bonus yang akan diterima juga akan menjadi besar. Tujuan utama dari pemilihan metode ini adalah kesejahteraan manajer. Sedangkan pemilihan metode rata-rata bertujuan agar bisa memperoleh penghematan pajak.

Penelitian oleh Etty Widyastuti (2004) yaitu struktur kepemilikan sangat berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan dan penelitian yang dilakukan oleh Ika Tuti Nur Lestari ditemukan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Ika Tuti Nur Lestari (2007) tidak menemukan hasil bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

4. Hubungan financial leverage dengan metode penilaian persediaan 
Financial leverage menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutangnya dengan kekayaan yang dimilikinya (Jogiyanto, 1998 dalam Salma Taqwa, dkk, 2003). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Financial leverage dapat dilihat dari perbandingan hutang jangka panjang dengan aset, sedangkan dalam penelitian ini kekayaan dilihat dari equitas sehingga financial leverage dinilai dari hutang jangka panjang dibandingkan dengan equitas. Hubungan financial leverage dengan penilaian persediaan adalah apabila perusahaan mempunyai tingkat financial leverage yang tinggi maka perusahaan lebih memilih metode yang bisa menaikkan labanya yaitu metode FIFO. Sedang pada perusahaan dengan financial leverage yang rendah akan memilih metode rata-rata agar bisa memperoleh penghematan pajak. 

Dibuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Mukhlasin (2002) saja, dengan pengujian multivarate financial leverage berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan, dan penelitian yang dilakukan oleh Ika Tuti Nur Lestari (2007) diketahui hasil bahwa financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Salma Taqwa (2003) dan Dyah Atika Sari (2007) tidak menemukan hasil yang maksimal dan variabel independen lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

5. Hubungan rasio lancar dengan metode penilaian persediaan 
Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo hutang (Salma Taqwa, dkk, 2003). Perusahaan yang memiliki rasio lancar yang tinggi akan lebih mendapat kepercayaan dari kreditur. Perusahaan ini pada umumnya akan memilih metode-metode rata-rata yang akan menghasilkan laba yang rendah sehingga bisa memperoleh penghematan pajak. Sedangkan perusahaan dengan rasio lancar yang rendah akan berusaha menaikkan laba agar bisa menunjukkan kinerja yang bagus. Perusahaan ini akan memilih metode FIFO yang akan memberikan laba yang relatif besar (Salma Taqwa, dkk, 2003).

Menurut Mukhlasin (2002) dengan menggunakan uji multivariate saja bahwa rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Sedangkan menurut Ika Tuti Nur Lestari (2007) bahwa rasio lancar tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Peneliti-peneliti lainnya seperti Salma Taqwa (2003), Etty Widyastuti (2004), Dyah Atikasari (2007) dan Ika Tuti Nur Lestari (2007) menyebutkan bahwa tidak ada hasil yang membuktikan rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap penilaian metode penilaian persediaan. 

Review Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu tentang pemilihan metode akuntansi persediaan telah dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mukhlasin (2002) yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta dengan periode tahun 1995-1999. Mukhlasin melakukan dua tahap dalam penganalisisan yaitu tahap pengajuan univariate dan tahap pengujian multivariate. Dari penelitian ini akan disimpulkan bahwa metode akuntansi persediaan rata-rata dipilih oleh sebagian besar perusahaan. Kemudian pada pengujian univariate menemukan beberapa proksi variabel kesempatan produksi investasi yaitu intensitas persediaan, variabilitas harga pokok penjualan, dan ukuran perusahaan antara metode rata-rata dan FIFO berbeda secara signfikan. Adapun variabel laba akuntansi, intensitas modal dan variabilitas persediaan tidak berbeda secara signifikan. Pada pengujian multivariate menemukan bahwa intensitas persediaan, variabilitas harga pokok penjualan, ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan, sedangkan variabilitas persediaan dan variabilitas laba tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 

Salma Taqwa, dkk (2003) melakukan penelitian dengan periode penelitian tahun 1997-2000 dengan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta sebagai objek penelitiannya. Salma Taqwa, dkk juga melakukan dua tahap dalam penganalisisan. Dari penelitian univariated diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan signifikan berbeda antara metode rata-rata dan metode FIFO. Sedangkan struktur kepemilikan, financial leverage, variabilitas persediaan dan rasio lancar tidak signifikan berarti dilihat dari ketiga variabel tersebut tidak ada perbedaan antara metode rata-rata dengan signfikan berarti dilihat dari ketiga variabel tersebut tidak ada perbedaan antara metode rata-rata dengan metode FIFO. Kemudian dari pengujian multivariate, pada pengujian tahap satu ukuran perusahaan dan variabilitas persediaan mempengaruhi pemilihan metode akuntansi secara signifikan. Tetapi struktur kepemilikan, financial leverage, rasio lancar tidak mempengaruhi pemilihan metode persediaan ini. Sedangkan pada pengujian tahap dua hanya variabel ukuran perusahaan yang signifikan sedangkan variabel lainnya tidak signifikan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Etty Widyastuti pada tahun (2004) dengan periode tahun 1999 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ diperoleh hasil bahwa IOC mempengaruhi manajemen dalam memilih metode akuntansi persediaan. Metode akuntansi persediaan yang cenderung dipilih oleh IOC adalah metode akuntansi persediaan rata-rata. IOC yang rendah menyebabkan manajemen tidak memiliki keleluasaan perusahaan untuk memilih return atas kepemilikannya dan kompensasi yang diinginkannya oleh karena itu, manajemen cenderung lebih patuh pada keinginan OOC. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dyah Atikasari (2007) dengan periode tahun 2001-2005 pada perusahaan manufaktur yang listing di BEJ dapat disimpulkan bahwa melalui dua pengujian diperoleh hasil bahwa pengujian univariate yaitu hanya variabel ukuran perusahan yang terbukti secara signifikan mempengaruhi pemilihan metode antara metode FIFO dan rata-rata. Sedangkan dalam pengujian multivariate hanya ukuran perusahaan yang mempengaruhi pemilihan metode akuntansi persediaan sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh signfikan terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 

Ika Tuti Nur Lestari (2007) pada periode tahun 2001-2005 pada perusahaan manufaktur yang listing di BEJ. Penelitian ini hanya menggunakan satu pengujian saja yaitu uji multivariate yang berkesimpulan bahwa variabel IOC dan OOC tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. Kemudian variabel control total asset dan leverage bukan merupakan salah satu hal pertimbangan manajemen dalam menentukan metode persediaan yang digunakan oleh perusahaan.

Kerangka Pemikiran 

Gambar Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis 
H1 : variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi. 
H2 : variabel variabilitas persediaan berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 
H3 : variabel struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 
H4 : variabel financial leverage berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 
H5 : variabel rasio lancar berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan.
H6 : variabel ukuran perusahan, variabel variabilitas persediaan, variabel struktur kepemilikan, variabel financial leverage, variabel rasio lancar, bersama-sama berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 

Monday, 27 March 2017

Persamaan Moral, Etika, dan Hukum

Pengertian Dan Manfaat Moral, Etika, dan Hukum
Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum.

1) Moral
Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai prilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan.

2) Etika
Prilaku kita juga diarahkan uleh etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat.

3) Hukum
Hukum adalah peraturan prilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negara.

4) Undang-undang Komputer di Amerika Serikat
Setelah undang-undang komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak merupakan fokus utama.

Ø Hak dan Batasan Akses Data
Undang-undang kebebasan informasi (Freedom of Information Act) tahun 1966 memberi warga negara dan organisasi-organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal, dengan beberapa perkecualian. Pada tahun 1970-an dikenal beberapa hukum tambahan dalam bentuk Undang-undang Pelaporan Kredit yang Wajar (Fair Credit Reporting Art) tahun 1970, yang berkaitan dengan penanganan data kredit, dan Undang-Undang Hak Privasi Federal (Right to Federal Privacy Act) tahun 1978, yang membatasi tindakan pemerintah federal untuk melaksanakan penyelidikan pada catatan-catatan bank.

Ø Privasi
Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act) diterapkan, pemerintah federal mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik (Electronik Communications Pryvacy Act) tahun 1968. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik.

Ø Kejahatan Komputer
Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer:
  • Undang-undang keamanan komputer usaha kecil dan pendidikan(The Small Business Computer Security and Education Art) ditetapkan oleh Dewasa Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan (Small Business Computer Security and Education Advisory Council).
  • Undang-undang Perangkat akses palsu dan kejahatan serta penipuan melalui komputer (Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act).
5) Paten Peranti Lunak
Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Bandung Federal Amerika Serikat (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenalo dengan state street decision. Yang bermasalah pada masa itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengelola raksa dana. Hingga saat itu, pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat di patenkan karena dua alasan:

  • algoritma matematika tidak dapat di patenkan dan
  • metode bisnis tidak dapat dipatenkan.
6) Undang-undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa
Pada awal 2002 sebagai jawaban atas state street decision, yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa, parlemen Uni Eropa (UE) mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan.

7) Undang-undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina
Baik pemerintah dan warga negara Republik Rakyatv Cina (RRC) semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Salah satu masalah adalah istilah privasi sering kali memiliki konotasi yang negatif, karena di asosiasikan dengan seorang yang menyembunyikan sesuatu. Pada saat ini, pemerintah Cina sedang berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak untuk mengganggu “keamanan negara”, “kepentungan sosial,” “kepentingan warga negara yang berazazkan hukum,” dan” privasi.” Namun, hingga saat ini definisi dari istilah ini belum tersedia.

Meletakan Moral, Etika, dan Hukum pada Tempatnya
Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan penggunaan, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat.

Kebutuhan Akan Budaya Etika
Opini yang dipegang secara luas didunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinanya. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Panney pada JCpaney Colonel John Patterson di National Cash Register (NCR), atau Thomas J. Waston, Sr.di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakanya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Prilaku ini disebut dangan budaya etika (ethics culture).

Ø Bagaimana Budaya Etika Diterapkan
Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk keseluruh organisasi, dan turun kejajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan.
  • Kredo Perusahaan (Corporate Credo) : Pernyataan singkat mengenal nilai-nilai yang ingin di junjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberi tahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut.
  • Program Etika (Ethics Program) : Upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan.
Alasan Di Balik Etika Komputer
James H.Moor mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justivikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian,etika komputer terdiri atas dua aktifitas utama. Orang diprusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO.

Seorang CIO harus :
  • Menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan
  • Merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan diseluruh perusahaan secara etis.
Satu hal amatlah penting : CIO tidak menanggung tanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendiri.

Ø Alasan Pentingnya Etika Komputer
James Moor mengidentifikasi tiga alasan utama dibalik minat masyarakat yang tingi akan etika komputer: kelenturan secara logis,faktor tranformasi,dan faktor ketidak tampakan.
  • Kelenturan secara logis Moor mengartikannya sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan.
  • Faktor tranformasi alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan draktis. Salah satu contoh yang baik adalah e-mail.
  • Faktor ketidaktampakan : alasan ketidak untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam.
  • Faktor ketidaktampakan : alasan ketidak untuk minata masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Ketidak tampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak ,dan menyalah gunakan yang tidak tampak :
  1. Nilai pemrograman yang tidak tampak : perintah rutin yang dikodekan program kedalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan si pengguna.
  2. Perhitungan rumit yang tidak tampak : berbentuk program yang sangat rumit sehingga penguna tidak dapat memahaminya.
  3. Penyalahgunaan yang tidak tampak : mencangkup tindakan yang disengaja yang melintasi batasan hukum maupun etis.
Ø Hak Sosial dan Komputer
Masyarakat tidak hanya mengharapkan dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wujud komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA rancangan Richard O. Mason. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempersentasikan empat hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi :
  • Peivasi
  • Akurasi
  • Kepemilikan
  • Aseksibilitas
Ø Hak Privasi
Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, Louis Brandeis dikenal karena memperkenalkan “ hak agar dibiarkan sendiri”. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal, yaitu:
  • Meningkatkan kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata.
  • Meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan.
Ø Hak untuk Mendapatkan Keakuratan
Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem nonkomputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual.

Ø Hak Kepemilikan
Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Hingga tahun 1980-an, peranti lunak tidak dilindungi oleh hak cipta atau hukum paten.

Ø Hak Mendapatkan Akses
Sebelum diperkenalkanya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di perpustakaan.

Audit Informasi
  • Audit Eksternal : Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan audit eksternal. Dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi.
  • Audit Internal : Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai Auditor internal yang melakukan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas.
  • Komite audit : Yang mendefinisikan tanggung jawab dari departemen audit internal dan menerima sebagian besar laporan audit.
  • Direktur Audit Internal : mengelola departemen audit internal dan biasanya melapor ke CEO atau direktur keuangan.
Ø Pentingnya Objektivitas
Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka berfotensi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-atunya adalah dengan dewan komisaris, CEO, dan CFO.

Ø Jenis-jenis Aktivitas Audit
  • Audit Finasial
  • Audit Operasional
Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari tiga fitur sistem dasar:
  • Kecukupan pengendalian
  • Efisiensi
  • Kepatuhan dengan kebijakan perusahaan

  1. Audit Berkelanjutan
  2. Desain Sistem Pengendalian Internal
  3. Subsistem Audit Internal
Menerapkan Etika dalam Teknologi Informasi

Ø Kode Etik dan Prilaku Profesional Acm
Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini di adopsi pada tahun 1992 dan berisikan “keharusan” yang merupakan pernyataan taqnggung jawab pribadi. Masing-masing keharusan ditulis dengan sebuah narasi singkat, yaitu:
  • Keharusan moral umum
  • Tanggung jawab profesional yang lebih spesifik
  • Keharusan kepemimpinan organisasi
  • Kepatuhan terhadap kode
Ø Kode Etik dan Praktik Profesional Rekayasa Peranti Lunak
Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di delapan hal penting:
  • Masyarakat
  • Klien dan Atasan
  • Produk
  • Penilaian
  • Manajemen
  • Profesi
  • Kolega
  • Diri Sndiri
Ø Pendidikan Etika Komputer
Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber mata kuliah diperguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi suasta.

Ø Etika dan CIO
CIO dapat memenuhi ekspetasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut:
  • Mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi.
  • Mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan.
  • Mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan.
  • ü Mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian.
  • Secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan.
  • Mengendalikan dengan ketet keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi.
Ø Pengaruh Sarbanes-Oxley
SOX terdiri dari 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan:
  • CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan.
  • Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal.

Ø SOX 404
Agar memenuhi persyaratan pengendalian yang diwajibkan oleh SOX, seorang CIO harus menjaga agar pengendalian seperti ini berbeda di dalam sistem selama proses perencanaan sistem. Aktivitas perencanaan harus mencakup:
  • Identifikasi sistem yang memainkan peranan dalam pelaporan keuangan
  • Identifikasi resiko yang dihadapi sistem ini
  • Mendesain pengendalian yang mengatasi resiko ini
  • Mendokumentasikan dan menguji pengendalian tersebut
  • Memonitor efektifitas pengendalian seiring waktu
  • Mempengaruhi pengendalian sebagaimana Dibutuhkan

Ø SOX 409
Ketetapan SOX lain yang mempengaruhi pelayanan informasi adalah 409, yang membahas mengenai pengungkapan secara real time.

Ø SOX dan COBIT
CUBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamana untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Standar COBIT amat selaras dengan ekspetasi SOX. Karena COBIT memiliki lebih dari 47.000 anggota diseluruh dunia, standar pelaporan keuangan dapat memberikan dampak global.

Ø Meletakan Serbanas-Oxyley pada Tempatnya
Di awal bab ini, telah dikatakan bahwa pendekatan preskriptif diambil untuk menggambarkan SIM-hal ini digambarkan sebagaimana seharusnya SIM harus dipraktikan. Serbanas-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Perusahaan dan CIO yang menerapkan MIS sebagaimana yang digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Dengan kata lain, SOX mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan Ti untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja-yaitu secara etis.

Hubungan dan Persamaan Antara Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial

Hubungandan Persamaan Antara Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial
A. Hubungan Antara Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial
Untuk memahami masalah sejarah dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial, perlu kiranya lebih dahulu dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu sosial itu, dan apa yang menjadi sasarannya, tujuan, serta hubungannya antara satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu sosial di sini adalah semua ilmu pengetahuan atau disiplin-disiplin akademis yang memiliki sasaran studinya pada manusia dalam hubungan sosialnya. (Kenzie, 1966: 7-8) Karena masalah manusia dalam kehidupan masyarakat mencakup pengertian yang luas maka untuk dapat mempelajari dan memahami secara mendalam diperlukan suatu pembagian lapangan perhatian yang secara khusus memusatkan pada salah satu segi dari tingkah laku manusia dalam pergaulannya yang dilola dalam kesatuan-kesatuan lapangan studi. (Suryo, 1980: 1) Nama-nama lapangan studi kemudian diberikan menurut jenis tingkah laku dari segi-segi kehidupan masyarakat yang menjadi pusat pengamatannya. Adapun nama-nama disiplin yang termasuk dalam kelompok ilmu sosial adalah ilmuekonomi, sosiologi, anthropologi sosial, ilmu politik, psikologi sosial, dan sejarah. Tiap-tiap disiplin ini memiliki sejarahnya sendiri, wengku pengamatan, permasalahan, sumber-sumber bahan dan sering juga memiliki teknik / metode penelitian sendiri-sendiri. (Suryo, Ibid)

Bahwasanya ilmu sejarah termasuk dalam lingkungan ilmu sosial, memerlukan sedikit penjelasan. Pertama perlu diketahui bahwa sejarah dikualifikasikan sebagai "ilmu" baru pada masa abad ke-19. Bila pada abad ke-18 sejarah dianggap arts, maka pada abad ke-19 sejarah dianggap lebih bersifat sebagai suatu sistem. Dalam bentuknya sebagai arts sejarah hanyalah merupakan bentuk pemikiran manusia yang disampaikan dalam bentuk narration yang secara literer melukiskan persitiwa masa lampau, dan bersifat mempersoalkan masalah; apa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Tekanan lebih banyak diarahkan pada segi-segi literernya, hal-hal yang unik, dan tidak menggunakan analisis. Maka dari itu dalam studi sejarah yang konvensional ini tidak mendapat persoalan kausalitas sebagai pusat penggarapannya, oleh karena itu tidak terdapat pertanyaan "mengapa". Selain tidak mempersoalkan masalah "mengapa", sejarah konvensional tidak memiliki kerangka konseptual dalam menggarap sasarannya.

Dalam keadaan yang sedemikian itu sejarah kurang mempunyai arti karena tidak dapat memberikan penjelasan mengenai masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan sejarah yang bersifat literer, maka sejarah sebagai sistem, menghendaki adanya sistematisasi dalam penggarapan sasaran studinya. Dalam hal ini sejarah memiliki kerangka kerja konseptual yang jelas dan memiliki peralatan metodologis dalam menganalisis sasaran yang dipelajarinya. Dengan menggunakan prosedur kerja metodologis seperti ini maka sejarah mampu mengungkapkan kausalitas secara tajam sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dari suatu peristiwa.

Dilihat dari sasaran objeknya, maka studi sejarah dengan studi ilmu sosial lainnya tidaklah banyak berbeda. Mengenai masalah deskripsi dan analisis, bagi sejarah ataupun sosiologi dan juga ilmu-ilmu lain, dikotomi itu adalah membantu. Analisis menghendaki suatu deskripsi, demikian pula deskripsi yang memadai adalah deskripsi yang rumit, yang tergantung pada cukupnya sebab-sebab yang ada di dalamnya. (Kartodirdjo, 1970: 61-68) Dalam kecenderuangannya sekarang anatar keduanya dalam mencari sebab-sebab sama-sama punya arti. Sejarah mempelajari yang unik, sedangkan sosiologi mempelajari yang umum. Tanpa perhubungan antara keduanya, maka tidak akan diperoleh eksplanasi. Perlu dicatat, bahwa sekalipun sosiologi lebih mementingkan generalisasi, tetapi dalam penggarapannya memerlukan pula segi-segi keunikan secara historis. Sebaliknya dalam sejarah, sekalipun sasarannya lebih diarahkan pada keunikan, tetapi juga tidak berarti mengabaikan sifat-sifat yang umum. Sebagai contoh dalam sejarah diperlukan juga konsep-konsep umum untuk mengkonseptualisasikan gejala sejarah, seperti tercermin dalam penggunaan konsep feodalisme, borjuasi, kapitalisme, dan lain-lain. (Suryo, Ibid: 5)

Kemudian, bagaimana hubungan timbal balik antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan antara sejarah dengan sosiologi, tercermin dalam ungkapan yang berbunyi "sejarah adalah sosiologi dengan pekerjaan berat. Sosiologi adalah sejarah tanpa pekerjaan berat". Dalam perkembangan kedua disiplin saling berhubungan erat, sehingga timbul jenis-jenis pendekatan interdisipliner antara keduanya. Sebagai contoh dapat ditunjukkan tentang karya-karya yang sifatnya sosiologis dalam konsep-konsepnya dan historis dalam penggarapannya. Misalnya: Penulis yang menggunakan pendekatan sosiologis bahan-bahan sejarah (sociological history) antara lain: Caulanges, Giots, Pirenne, Maunier, Maitland, Stephenson, Marc Bloch. Tema yang diambil oleh penulis ini antara lain memusatkan pada lahir dan berkembangnya masyarakat tertentu, terutama yang berhubungan dengan masalah demografi, ekonomi, dan perpindahan penduduk. Kesemuanya memusatkan sejarah Eropa pada periode klasik atau pertengahan. Ada pula yang memusatkan pada masalah case-study tentang daerah kebudayaan. Contohnya: Howard Beeker, Jacob Burchard, Max Weber, Toynbee, dan lain-lain.

2. Hubungan antara sejarah dengan ilmu politik. Secara konvensional sejarah politik dalam hal ini banyak menampilkan segi politik secara menonjol. Dalam hubungannya dengan kedua disiplin ini melahirkan apa yang disebut pendekatan ilmu politik, dan pendekatan institusional, pendekatan legalistis, pendekatan kekuasaan, pendekatan nilai dan pengaruh, pendekatan kelompok, dan sebagainya.

3. Hubungan antara sejarah dan anthropologi juga erat terutama bagi sejarah karena mendapat manfaat dengan pendekatan kulturalnya. Anthropologi lazim mengkaji suatu komunitas dengan pendekatan sinkronis, yaitu seperti membuat suatu pemotretan pada momentum tertentu mengenai pelbagai bidang atas aspek kehidupan komunitas, sebagai bagian dari satu kesatuan atau sistem serta hubungan satu sama lain sebagai subsistem dalam suatu sistem. Rasanya gambaran sinkronis ini tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan. Justru dalam studi anthropologi diperlukan pula penjelasan tentang struktur-struktur sosial yang berupa lembaga-lembaga, pranata, sistem-sistem, kesemuanya akan dapat diterangkan secara lebih jelas apabila diungkapkan pula bahwa struktur itu adalah produk dari perkembangan di masa lampau. Hal ini akan dapat dijelaskan eksistensinya dengan melacak perkembangan sejarahnya. (Kartodirdjo, 1988: 165)

4. Hubungan antara sejarah dengan ekonomi. Sepanjang sejarah modern telah muncul kekuatan-kekuatan ekonomi pasar internasional maupun nasional. Dengan demikan, juga menyangkut soal metodologis untuk memahami perkembangan itu. Hubungan antara keduanya memungkinkan sejarah memperoleh hipotesa-hipotesa dan model-model yang berhubungan dengan tindakan sosial dalam hubungannya dengan alokasi sumber kehidupan dan pemilihan alternatifnya. (Suryo, Ibid: 7)

B. Pentingnya Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Ilmu Sejarah
Dalam perkembangan studi sejarah kritis sejak akhir Perang Dunia II menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk menggunakan pendekatan ilmu sosial. Rapproachment atau proses saling mendekati antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (Kartodirdjo, 1988: 130)

1. Sejarah deskriptif-naratif sudah tidak memuaskan lagi untuk menjelaskan pelbagai masalah atau gejala yang serba kompleks. Oleh karena objek yang demikian memuat pelbagai aspek atau dimensi permasalahan, maka konsekuensi logis ialah pendekatan yang mampu mengungkapkannya.

2. Pendekatan multidimensional atau social-scientific adalah yang paling tepat untuk dipakai sebagai cara menggarap permasalahan atau gejala tersebut di atas.

3. Ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat, maka menyediakan berbagai teori dan konsep yang merupakan alat analitis yang relevan sekali untuk keperluan analisis historis.

4. Lagi pula studi sejarah tidak terbatas pada pengkajian hal-hal informatif tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana saja, tetapi juga ingin melacak pelbagai struktur masyarakat, pola kelakuan, kecenderungan proses dalam berbagai bidang, dan lain-lain. Kesemuanya itu memerlukan dan menuntut adanya alat analitis yang tajam dan mampu mengekstrapolasikan fakta, unsur, pola, dan sebagainya.

Perlu diakui bahwa dalam periode tersebut di atas ilmu sejarah menerima pengaruh besar dari kemajuan pesat ilmu sosial, antara lain perspektivisme yang menonjol, sehingga terasa perlu mengadakan perubahan metodologis yang lebih canggih serta lebih produktif.

Peminjaman alat-alat analitis dari ilmu-ilmu sosial adalah wajar, oleh karena sejarah konvensional miskin akan hal itu, antara lain disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan menciptakan teori dan istilah-istilah khusus serta memakai bahasa kehidupan sehari-hari dan common sense.

Rapproachment antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial sudah barang tentu akan mengarah pada integrasi antara pengkajian sejarah dengan ilmu-ilmu sosial, sekaligus juga mendorong terjadinya pengkajian sejarah yang interdisipliner. Apabila point-point di atas membicarakan sebab-sebab perlunya melakukan rapproachment, maka perlu pula dilihat keterkaitannya secara teoritis. (F.R. Ankersmit, 1987: 246-247)

1. Dengan bantuan teori-teori ilmu sosial yang menunjukkan hubungan antara berbagai faktor (misalnya inflasi, pendapatan nasional, pengangguran, dan sebagainya), pernyataan-pernyataan mengenai masa silam dapat dirinci, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

2. Suatu teori sosial ilmiah, mengadakan hubungan antara berbagai variabel. Ini dapat mendorong seorang sejarawan meneliti sebuah aspek dari masa silam yang serasi dengan variabel tertentu. Dengan demikian, dan dengan bantuan teori dari ilmu sosial lain, seorang sejarawan lalu dapat melacak hubungan antara aspek tadi dengan aspek-aspek lainnya. Misalnya, sebuah teori mengenai hubungan antara penghematan dengan investasi, dapat mendorong sejarawan untuk meneliti penghematan di Inggris pada abad ke-18, dan dengan demikian dapat menambah dimensi baru kepada diskusi mengenai latar belakang Revolusi Industri di Inggris.  Pengkajian sejarah yang dilakukan secara interdisipliner, merangsang penelitian sejarah sendiri dan membuka jalan untuk memberi jawaban baru kepada pertanyaan-pertanyaan lama.

3. Akibat yang dapat diharapkan ialah kaitan yang diadakan oleh suatu teori sosial, serta permasalahan yang ditimbulkan oleh teori itu, juga akan memberi tempat baru kepada permasalahan tersebut dalam tinjauan sejarah. Teori-teori sosial dapat membantu seorang sejarawan, agar dapat menyusun pengetahuannya mengenai masa silam dalam struktur yang paling memadai.

4. Teori-teori dalam ilmu sosial, biasanya berkaitan dengan struktur umum dan supraindividual di dalam kenyataan sosio-historis. Oleh karena itu, teori-teori tersebut dapat menganalisis perubahan-perubahan yang mempunyai jangkauan luas. Suatu pendekatan sosio-historis dapat membantu kita, bila kita ingin mengerti perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ribuan orang yang tak bernama. Dalam pengkajian sejarah, memang kelihatan suatu perhatian untuk suka duka orang-orang kecil pada masa silam. Hal ini sesuai dengan apa yang ingin ditampilkan oleh Prof. Sartono Kartodirdjo, bahwa perspektif historis dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial akan memberi tempat bagi rakyat kecil yang selama ini dianggap tidak memainkan peran dalam sejarah. Dengan kata lain rakyat kecil menjadi objek atau dramatis personae.

5. Bila teori-teori yang dipakai dalam ilmu-ilmu sosial memang dapat diandalkan dan dipercaya, maka dengan mempergunakan teori-teori itu, pengkajian sejarah dapat melepaskan diri dari cap subjektivitas yang sering dituduhkan kepada sejarawan. Penelitian sejarah yang ditopang oleh teori-teori yang dapat diandalkan, ternyata lebih dapat dipertanggungjawabkan objetivitas keilmuan sejarah itu sendiri.

Orientasi pengkajian sejarah kepada ilmu-ilmu sosial selama dua atau tiga dasawarsa terakhir ini, didukung oleh para sejarawan dan filsuf sejarah. Demikian D. Landes dan Ch. Tilly menandaskan, bahwa banyak masalah sejarah, baru dapat dipecahkan dengan bantuan sosiologi dan demografi. Cara kerja tradisional seorang peneliti sejarah tidak memadai, oleh karena itu harus minta bantuan dari teori-teori ilmu sosial yang membuka jalan untuk menerangkan dan melukiskan masa silam dengan cara yang lebih teliti. Selain itu, sejarawan dapat menyediakan bahan, guna memerinci dan memperbaiki teori-teori itu. Namun demikian, seorang sejarawan terutama harus bertindak dengan lebih sistematis, kuantifikasi harus menggantikan intuisi yang samar-samar. Tidak cukup mengatakan, bahwa pada tahun 1789, rakyat Perancis lebih makmur daripada seputar tahun 1750. Dengan tepat harus ditetapkan, berapa jumlah penghasilan nasionalnya atau pendapatan per kapitanya, baik pada tahun 1789 maupun tahun 1750. Pada tahun 1972, seorang sejarawan Amerika L. Benson, mengungkapkan harapannya, bahwa pada tahun 1984, semua sejarawan menjadi yakin, bahwa masa silam dapat diteliti dengan penuh arti, bila diminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial.

Konsep-konsep dan teori-teori ilmu-ilmu sosial itu diakui sangat perlu. Meskipun demikian, tidak satu pun di antaranya memberikan jalan keluar yang siap pakai begitu saja diambil tanpa pengujian yang hati-hati, pengadaan eksperimen, dan adaptasi. Para sejarawan sendiri harus mencari data dan metode ilmu sosial yang dapat memperluas lingkup dan makna penelitian mereka. Mereka harus menentukan sendiri apa yang harus diubahsesuaikan, dan apa yang harus dipadukan dalam kombinasi-kombinasi baru secara bebas, untuk dapat memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh mereka sendiri. (Ibrahim Alfian, 1985: 14)

C. Relevansi Metodologi Sejarah dengan Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial
Masalah ini merupakan masalah pokok dalam pembahasan pentingnya hubungan antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial dalam masalah pendekatan dan kerangka konseptual. Untuk menjelaskan relevansi metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, kita perlu bertolak dari konsep sejarah sebagai sistem. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (Kartodirdjo, 1988: 131)

1. Sejarah sebagai suatu sistem
Suatu sistem terdiri atas unsur-unsur atau aspek-aspek yang merupakan suatu kesatuan. Bahwasannya suatu sistem itu bekerja dengan cara yang bagaimana, maka perlu dianalisis dengan ilmu-ilmu sosial. Dalam suatu sistem yang besar terdapat empat komponen yaitu kultur, biologi, ekologi, dan personality (pribadi) yang dengan fungsinya bersama-sama mendukung fungsi umum dari sistem yang besar itu. Di sini diperlukan pendekatan interdisipliner untuk menganalisis terjalinya fungsi berbagai komponen itu (ilmu kemanusiaan, Biologi, Ekologi, dan Psikologi). Biologi dan Ekologi sendiri memerlukan pembagian lebih lanjut atau pelbagai disiplin.

Pada subsistem kultur, terdapat tiga unsur yang mendukungnya, yaitu ekonomi, sosial, dan politik, yang kesemuanya merangkum dalam satu subsistem yaitu kultur itu sendiri.

Ekonomi sebagai sistem jaringan atau distribusi komoditi sangat ditentukan oleh sistem sosial, seperti stratifikasi sosialnya. Society sebagai sistem jaringan atau distribusi hubungan sosial yang sebagai sistem sangat ditentukan oleh polity, ialah sistem distribusi kekuasaan. Dengan demikian jelaslah terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga komponen itu pada hakekatnya sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka ketiganya dapat dicakup dalam kultur sebagai sistem. Jika kita menghadapi proses politik sebagai gejala sejarah maka untuk mengetahui proses itu, bagaimana pekerjaannya, perlu dilacak struktur kekuasaan yang ada di “belakangnya” sedangkan struktur politik dengan sendirinya kembali pada polity, yang seperti dijelaskan di atas mempunyai dimensi sosial, ekonomi, dan kultural. Tidak dapat diingkari bahwa tanpa bantuan kerangka konseptual dari ilmu-ilmu sosial, gejala politik tersebut di atas sukar dianalisis dan dipahami jalannya prosesnya. Di sini kita tidak langsung berurusan dengan kausalitas tetapi lebih banyak dengan kondisi-kondisi dalam pelbagai dimensinya.

Selanjutnya gejala ekonomis dan sosial perlu ditelaah juga dari aspek politik dan kulturalnya. Kombinasi antara pelbagai perspektif akan mampu mengekstrapolasikan interdependency antara berbagai aspek atau unsur. Dengan demikian gambaran gejala akan memperoleh lebih banyak relief. Di sini terdapat keuntungan pendekatan ilmu sosial, ialah menyoroti secara multi perspektivitas atau multidimensionalitas. Sebaliknya bentuk naratif hanya mampu memberi gambaran “datar” sehingga mudah terjebak dalam determinisme.

Dengan demikian, ilmu-ilmu sosial lain bersama dengan metode-metodenya dapat dikerahkan untuk menunjang terwujudnya keterangan sejarah, supaya relief kenyataan sejarah lebih penuh menampakkan diri. Namun demikian, ilmu-ilmu tadi perlu dibatasi pada jabatannya sebagai penunjang ilmu sejarah dalam usahanya menerangkan masa lampau tersebut. (Poespoprodjo, 1987: 62) Sebagai contoh misalnya Sartono Kartodirdjo dalam Pemberontakan Petani Banten Tahun 1888, menyatakan: “Dalam menganalisis konflik-konflik sosial dalam masyarakat Banten, kita harus memperhatikan sistem-sistem nilai tradisional dan keagamaan, sebagai suatu kekuatan konservatif yang menentang westernisasi ... Usaha untuk mengadakan korelasi antara kecenderungan-kecenderungan sosial dan peristiwa-peristiwa politik di satu pihak dan pola-pola kultural di pihak lain melibatkan suatu pendekatan sosio-antropologis. (Kartodirdjo, 1984: 26) Sementara untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai determinan-determinan gerakan sosial, kita perlu memperhitungkan proses politik sebagai suatu konsep yang mengacu kepada interaksi antara pelbagai unsur sosial yang bersaing untuk memperoleh alokasi otoritas. Analisis semacam ini perlu menggunakan konsep-konsep ilmu politik.

2. Kecenderungan Penulisan Sejarah Struktural
Kecenderungan penulisan sejarah struktural tidak bisa dilepaskan dengan pemahaman masalah masyarakat yang terikat pada struktur-struktur tertentu, sehingga perlu penjelasan yang lebih komprehensif tentang struktur itu sendiri. Sudah barang tentu penjelasan tentang struktur juga tidak bisa dilepaskan dengan sejarah prosessual. Ini berarti unsur struktur dan proses merupakan pijakan perspektif historis bilamana kita akan membahas peristiwa masa lampau secara kritis dan analitis.

Dengan perlengkapan metodologi baru, seperti penggunaan pendekatan ilmu sosial, studi sejarah kritis memperluas daerah pengkajiannya, sehingga terbukalah kemungkinan melakukan penyerotan aspek atau dimensi baru dari pelbagai gejala sejarah. Kalau pada umumnya segi prosessual yang menjadi fokus perhatian sejarawan dengan pendekatan ilmu sosial dapatlah digarap aspek strukturalnya. Selanjutnya dipahami bahwa banyak aspek prosessual yang hanya dapat dimengerti apabila dikaitkan dengan aspek strukturalnya, bahkan dapat dikatakan pula bahwa proses hanya dapat "berjalan" dalam kerangka struktural. (Kartodirdjo, 1988: 134) Selanjutnya Sartono Kartodirdjo memberikan contoh, bahwa tindakan manusia dalam pergaulan senantiasa mengikuti kebiasaan, adat atau pola kehidupan yang berlaku dalam masyarakat itu. Pola atau kebiasaan yang mantap menimbulkan suatu kelembagaan, seperti adat-istiadat, etika, etiket, upacara, dan sebagainya. Dengan demikian kelakuan manusia dalam masyarakat selalu distrukturasikan sesuai dengan tradisi atau konvensi. Di sini struktur kelakuan yang mantap melatarbelakangi tindakan atau kelakuan tertentu seseorang. Apabila tidak ada struktur yang melandasinya, maka tindakan itu sukar "diramalkan" atau "ditafsirkan" oleh sesamanya, jadi timbul kekalutan sosial, suatu keadaan yang tidak mungkin kehidupan bersama secara teratur dan beradab. Meskipun demikian, bagaimanapun menariknya sejarah struktural, akan tetapi sejarah bukanlah sejarah apabila tidak memuat cerita tentang bagaimana terjadinya. Oleh karena itu seyogyanya campuran antara sejarah prosessual dan struktural yang paling memadai. Committee SSRC menjelaskan, "The fundamental problem of historical study is the analysis of change over time. Some social science have found it possible, in general, to push the problem of time into the background. (SSRC, 1954: 24) Sejarah struktural dapat diibaratkan kerangka tanpa daging, jadi tanpa kehidupan. Sebaliknya sejarah prosessual tanpa struktur tidak mempunyai bentuk. Kehidupan hanya dapat dimasukkan dalam konstruk apabila ada naratif yang mempunyai rethorik yang menggairahkan.

Suatu analisis struktural dari riset sosiologi sangat penting untuk digunakan dalam mengkaji struktur masyarakat masa lampau. Contoh populer tentang hal ini adalah studi Floyd Hunter mengenai struktur kekuasaan masyarakat Atlanta, Georgia. Tesis dasar yang dicoba untuk didokumentasikan ialah bahwa sebagian besar kekuasaan yang efektif dalam masyarakat itu terpusat pada individu yang jumlahnya sangat kecil. Secara lebih khusus ia membuat hipotesis bahwa di belakang pemerintah yang terpilih secara resmi di Atlanta, berdiri pula beberapa elit tidak resmi yang sangat berkuasa yang merupakan orang-orang yang sebenarnya "membawa" masyarakatnya. Dengan menguasai sumber-sumber vital, bisnis, dan industri besar, fasilitas komunikasi, perbankan dan aktivitas keuangan lainnya, serta mengatur partai-partai politik, dan diduga dapat mendominasi semua keputusan dan program utama. Sebagai akibat yang wajar dari tesis ini bahwa tidak seorang pun di luar struktur kekuasaan yang sangat terpusat, benar-benar mempunyai kontrol terhadap kepentingan masyarakat. (Olsen, 1968: 212) Konsep sosiologi ini sangat penting dalam analisis sejarah yang ingin mengetahui struktur kekuasaan dalam perkembangannya di negara Atlanta.

Dalam masalah struktur ini, sejarawan yang ingin membuat bagian analisis ilmu pengetahuan bagi kepentingan pemikirannya, tidak hanya digunakan untuk kepentingan sejarah saja, tetapi juga untuk kepentingan analisis studi lainnya. Namun demikian, sejarah sangat penting untuk menggunakan konsep dari ilmu pengetahuan ini. SSCR, misalnya mengatakan bahwa "There are two other ways of viewing and interpreting the subject matter of history. One is terms of the structure of the situation in which events take place ...". (SSCR, 95).

Demikian halnya dengan masalah proses, James Thomson dan William Mc.Ewen mengajukan argumentasi bahwa tujuan organisasi tidaklah statis, tetapi agak berubah-ubah oleh adanya interaksi di dalam organisasi itu sendiri, dan antara organisasi dengan lingkungannya. Menurut mereka penempatan organisasi harus dilihat sebagai suatu proses yang terus menerus yang selalu sensitif menerima tekanan-tekanan sosial. (Olsen, 1968: 217) Dari contoh ini maka dapat disimpulkan bahwa peranan proses tidak bisa diabaikan dalam melihat suatu perkembangan. Sementara sejarah itu sendiri mempunyai titik tekan analisis pada perkembangan atau proses.

Apabila kita bertolak dari pendapat bahwa setiap proses sejarah adalah momentum-momentum dari perubahan sosial. Di satu pihak kejadian sejarah atau peristiwa merupakan proses, dan di pihak lain dapat dipandang sebagai aktualisasi dari suatu struktur. Dengan perkataan lain setiap struktur merupakan aspek statis dari suatu proses, dan sebaliknya setiap proses merupakan aspek dinamis dari suatu struktur. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut: Tindakan atau kelakuan manusia pada saat tertentu selalu mengikuti pola tertentu sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya., dengan perkataan lain menurut pranata sosialnya. Ini berarti bahwa kelakuan atau aksi itu telah dibentuk atau distrukturasikan. Pada umumnya struktur sendiri berubah karena adanya pengaruh dari lingkungan, seperti dicontohkan misalnya adanya disorganisasi dan disintegrasi pola peranan. Namun demikian suatu destrukturasi akan diikuti oleh restrukturasi. Justru di sini dapat diobservasi proses-proses yang mulai membentuk dan memantapkan pola kelakuan baru sehingga akhirnya muncul struktur baru. (Kartodirdjo, 1988: 124).

Antropolog Radcliffe Brown dalam bukunya Structure and Function in Primitive Society menjelaskan tentang fenomena sosial yang ditekankan pada hubungan antara kelompok dan individu sebagai organisme, yang disebut dengan istilah "struktur sosial". Menurut Brown, inilah yang merupakan studinya sebagai seorang antropolog sosial. Di sinilah letak antropologi sosial sebagai ilmu alam, yang menentukan ciri-ciri umum struktur sosial masyarakat sebagai kesatuan komponen. Dimensi struktur sosial menurut Brown ialah: 1) Hubungan diadik, yaitu hubungan sosial dari individu pada individu yang lain; 2) hubungan deferensial, yaitu hubungan sosial mereka dengan individu atau kelompok yang berbeda-beda. Dengan demikian, realitas konkret dalam struktur sosial adalah rangkaian hubungan yang benar-benar ada, yang terjadi pada suatu waktu. Dengan kata lain, bahwa hubungan aktual individu-individu dan kelompok-kelompok individu berubah dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari. Adapun bentuk sosialnya juga mengalami perubahan tetapi sedikit demi sedikit. Struktur sosial itu ada dan dapat dipahami dengan pendekatan pada masyarakat sederhana (individu) maupun masyarakat yang kompleks atau manusia dalam sistem struktur. (Brown, 1965: 188 et.seq.) Dengan demikian teranglah bahwa peranan ilmu sosial sangat penting untuk memahami masyarakat secara mendalam dan ini sangat berguna bagi sejarah.

Oleh karena itu pendekatan struktural merupakan implikasi metodologis dari ilmu sejarah karena mau tidak mau sejarah akan menggunakan pendekatan analitis dan multidimensional, bila melakukan rapproachment terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya.

D. Penggunaan Konsep-konsep dan Teori-teori dalam Analisis Historis
Bila pada bagian di atas menjelaskan beberapa alasan dan latar belakang serta relevansi ilmu-ilmu sosial bagi kepentingan analisis sejarah, sekarang bagaimana hal itu dilakukan, atau dengan kata lain bagaimana praktek penerapannya.

Di atas telah disinggung, bahwa masalah metodologi sangat berkaitan dengan masalah teori. Teori sebagaimana dikemukakan oleh Percy S. Cohen, dibagi dalam empat kelompok besar, yaitu: 1) Teori-teori analitis, seperti logika dan matematika; 2) teori-teori normatif, seperti etika dan estetika; 3)Teori-teori saintifik; dan 4) Teori-teori metafisis. Selanjutnya Cohen mengatakan bahwa teori saintifik disebut universal karena teori itu menyatakan sesuatu mengenai kondisi-kondisi yang yang melahirkan beberapa peristiwa atau jenis peristiwa. Sementara itu, konsep dapat didefinisikan sebagai kata benda umum manapun juga. Kekuasaan, kewibawaan, perkembangan, perubahan misalnya adalah konsep-konsep yang biasa dalam ilmu politik. (Ibrahim Alfian, 1992: 365-366)

Fungsi teori dalam disiplin sejarah seperti dikemukakan oleh Social Science Research Council di New York dalam sebuah laporan Panitia Historiografi, sungguh sama dengan yang terdapat dalam disiplin-disiplin lain, yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti, menyusun kategori-kategori untuk mengorganisasikan hipotesis-hipotesis yang melaluinya berbagai-bagai macam interpretasi data dapat diuji, dan memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Teori tidak dapat memberikan "jawaban" kepada peneliti, akan tetapi membekali peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan terhadap fenomena yang hendak ditelitinya. (Ibrahim Alfian, Supplement buku Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: 5)

Prof Dr. Ibrahim Alfian menjelaskan tentang hal ini dengan memberikan beberapa contoh misalnya, karya Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java (1973) telah mempergunakan kerangka analitis yang pernah dikemukakan oleh Henry A. Landsberger dalam The Role of Peasant Movement (1968) untuk memahami asal-usul, perkembangan, dan akibat-akibat pergerakan yang bersifat protes sosial. Dalam semua kasus multiplisitas faktor-faktor harus dikaji dan fenomena keresahan sosial hanya dapat dijelaskan melalui kombinasi sebab-sebab yang terpisah. Aspek-aspek analitis yang menjadi kerangka penelitian beliau adalah: 1) Struktur politik ekonomi pedesaan Jawa di abad XIX dan abad XX; 2) basis massa pergerakan sosial; 3) kepemimpinan pergerakan-pergerakan sosial; 4) ideologi-ideologi pergerakan, dan 5) dimensi kultural yang bersifat mendorong pergerakan sosial. (Ibid., p. 6)

Dalam mengkaji masalah nasionalisme, Sartono Kartodirdjo menggunakan konsep dari psikologi sosial. Dikatakannya, bahwa nasionalisme dapat dilihat sebagai fakta sosio-psikologis, terutama pada tingkat pembentukannya, seperti yang terjadi di zaman Pergerakan Nasional. Kesadaran kelompok, sentimen dan kehendak kelompok yang dinyatakan pada berbagai organisasi nasional, merupakan wujud dan institusionalisasi tindakan kelompok. Dengan sudut pandang seperti ini, maka konseptualisasi metodologis nasionalisme mungkin dapat dicapai melalui sudut pandangan nasionalisme sebagai fakta sosio-psikologis itu. Sebagai tindakan kelompok nasionalisme mempunyai tiga aspek yang dapat dibedakan, yaitu: a) aspek kognitif; b) aspek orientasi nilai / tujuan; dan c) aspek afektif. (Kartodirdjo, 1992: 245)

Sebuah pendekatan lain adalah pendekatan yang dilakukan oleh Prof. Ibrahim Alfian dalam disertasinya berjudul Perang di Jalan Allah (1987) dengan menggunakan pendekatan eklektik dengan mempergunakan teori dari pakar sosiologi Amerika, Neil J. Smelser, yang dikemukakan dalam bukunya Theory of Collective Behavior (1962). Menurut Smelser, komponen pokok aksi sosial adalah: nilai-nilai, norma-norma, mobilisasi motivasi perseorangan untuk aksi yang teratur dalam peran-peran kolektivitas, dan fasilitas situasional atau informasi, ketrampilan, alat-alat dan rintangan dalam mencapai tujuan-tujuan yang konkrit. Setiap gejolak sosial, diarahkan pada komponen-komponen tertentu aksi sosial itu, yakni ditujukan agar dapat merubah nilai-nilai, norma-norma, peranan-peranan, dan fasilitas-fasilitas. (Ibrahim Alfian, 1985: 18) Selanjutnya menurut Smelser gejolak sosial dapat terjadi apabila terdapat sejumlah determinan atau necessary conditions yang berturut-turut terdiri atas hal-hal sebagai berikut:
a. Kekondusifan struktural (structural condusiveness), yaitu kondusif atau tidaknya struktur sosial budaya masyarakat terhadap gejolak sosial;
b. Ketegangan struktural (structural strain) yang timbul, misalnya berupa ancaman dan deprivasi ekonomi;
c. Penyebaran keyakinan yang dianut (the spread of generalized belief). Dalam hal ini situasi harus dibuat bermakna bagi para pelaku yang potensial, sumber ketegangan dan cara-cara menghadapinya harus diidentifikasi;
d. Faktor pencetus ide (the precipatating factor) berupa sesuatu yang dramatik;
e. Mobilisasi untuk mengadakan aksi (mobilization into action). Dalam kondisi ini peranan pemimpin sangat penting. Situasi dapat dimulai dengan adanya kepanikan, timbulnya permusuhan, dan diteruskan dengan agitasi untuk reform atau revolusi;
f. Pengoperasian kontrol sosial (the operation of social control). (Ibid. Lihat juga: Neil J. Smelser, 1962: 15-17)

Teori inilah yang digunakan oleh Prof. Ibrahim Alfian dalam menggarap disertasinya.
Inilah yang merupakan contoh penerapan suatu teori dari ilmu sosial dalam mengkaji peristiwa masa lalu yang dilakukan oleh dua pakar sejarah Indonesia.

E. Pandangan dan Tanggapan Terhadap Multidimensional Approach
Perlu kiranya dibahas di sini tentang pandangan maupun penilaian dan perkembangan gagasan metodologi sejarah dalam kaitannya dengan penggunaan dan peminjaman konsep-konsep dan teori-teori dari ilmu-ilmu sosial lain.

F.R. Ankersmit, telah menginventarisasi keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak yang kontra terhadap pengkajian sejarah yang berorientasi pada ilmu-ilmu sosial, antara lain: (F.R. Ankersmit, 1987: 247-250)

1. Dua keberatan yang sifatnya praktis, yaitu bahan yang kita peroleh dari sumber-sumber sejarah sering tidak lengkap, sehingga kurang memberi pegangan untuk menerapkan teori-teori dari ilmu sosial. Pengkajian secara kuantitatif dengan mempergunakan teori-teori dari ilmu sosial bagi kurun waktu sebelum tahun 1800 praktis tidak mungkin.

2. Sering juga pendekatan sosio-historis dipersalahkan memotong-motong kekayaan historis, karena ia hanya menaruh minat terhadap segi-segi masa silam yang diteliti dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi  keberatan itu kurang meyakinkan. Tak ada seorang sejarawan pun yang dapat memaparkan seluruh kekayaan masa silam. Seorang sejarawan tradisional juga mengadakan seleksi, sekalipun lain daripada sejarawan yang bersandar pada ilmu-ilmu sosial.

3. Pengkajian tradisional lebih mampu menampilkan suatu pemandangan luas mengenai masa silam, daripada suatu pendekatan sosio-ekonomis yang hanya membeberkan statistik-statistik hasil pertanian dan angka-angka ekspor impor.

4. Pendekatan terhadap masa lampau yang mempergunakan teori-teori dari ilmu sosial lainnya hanya dapat diandalkan sejauh teori itu dapat diandalkan. Kesahihan teori-teori sosial sering disangsikan, apalagi kalau dibandingkan dengan bobot ilmiah yang terkandung dalam ilmu alam.

5. Suatu teori ilmu sosial tidak dapat digeneralisasikan secara universal, tetapi hanya berlaku terhadap suatu bagian dari masa silam yang ingin diteliti. Jadi, pekerjaan yang harus dilakukan seorang peneliti sejarah justru bertambah, tidak diperhemat. Mempergunakan teori-teori dari ilmu sosial hanya mempunyai fungsi heuristis, artinya memberi ide kepada seorang sejarawan untuk meneliti ini dan itu.

6. Keberatan terakhir tidak merupakan terhadap penggunaan teori-teori ilmu sosial, melainkan lebih merupakan sebuah peringatan, apa yang dapat dan apa yang tidak dapat diharapkan dari ilmu-ilmu sosial, bagi pengkajian sejarah. Bila seorang sejarawan melukiskan sebagian dari masa silam, maka dalam buku atau karangan yang membahas bagian dari masa silam, ia menampilkan suatu gambaran mengenai bagian masa silam itu. Tentunya supaya gambaran itu berbeda daripada gambaran-gambaran yang pernah dilukiskan oleh sejarawan-sejarawan terdahulu. Ilmu-ilmu sosial hanya berguna untuk memerinci detail-detail dalam sebuah uraian historis. Bila seorang sejarawan kita tafsirkan sebagai seorang guru gambar mengenai bagian-bagian dalam masa silam, maka ilmu-ilmu bantu, artinya membantu seorang sejarawan mengadakan seleksi apa yang merupakan masalah parsial saja, bila dipandang dari perspektif uraian historis seluruhnya.

Apabila dilihat perkembangan dari gagasan metodologi multidimensional ini, khususnya di Indonesia, maka sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Taufik Abdullah, bahwa pertama multidimensional approach, dikatakannya masih merupakan suatu harapan, karena dari sudut metodologis tidak banyak terjadi perubahan yang berarti. Kedua, ada dimensi yang dilupakan bila tidak dikatakan hilang, oelh sejarawan profesional Indonesia pasca multidimensional approach, yaitu dimensi "makna" dari hasil penulisan mereka. Benarkah demikian?

Pembahasan terhadap masalah ini haruslah bertolak dari ciri ilmu sejarah itu sendiri, yaitu bahwa berbicara tentang sejarah adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah tuntas. Mengapa demikian? Ya, karena setiap hasil penulisan sejarah adalah rethinking kembali terhadap kajian masa lampau yang pernah ditulis oleh penulis masa lalu. Hal ini wajar karena sesuai dengan kata Cicero, bahwa sejarah adalah anak zaman. Setiap  generasi akan menuliskan sejarahnya. Sudah barang tentu, setiap ditemukannya bukti-bukti yang baru dan interpretasi ataupun penggarapan dengan metodologi yang lebih "canggih" akan memunculkan suatu hasil baru, yang sebenarnya justru akan melengkapi kajian yang pernah atau telah dilakukan sebelumnya.

Bila kita lihat perkembangan penulisan sejarah di Indonesia sejak diadakannya Seminar Sejarah I di Yogyakarta, maka keinginan untuk mengungkapkan sejarah dari "dalam" dan bersifat nasionalistis, dengan mengadakan suatu sintesis ke arah kesatuan geopolitik (integrasi) dengan menggunakan pendekatan multidimensional approach, maka dapatlah kita pahami, bahwa sejak semula multidimensional approach dimaksudkan untuk memberikan bobot ilmiah, kekritisan, dan Indonesia View dari suatu rekonstruksi sejarah Indonesia. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa kekritisan yang diharapkan dengan penggunaan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai ilmu sosial bersifat problem oriented, sehingga sangat berkonsekuensi terhadap sikap "academical actions". Dengan demikian, sudah barang tentu, multidimensional approach merupakan salah satu upaya "pengilmiahan" dengan ciri "kegelisahan" mencari dan kesediaan untuk menguji asumsi yang dipaparkannya. (Indriyanto, 1992: 3)

Memang, seperti apa yang disinyalir oleh Taufik Abdullah, bahwa multidimensional approach secara metodologis tidak banyak menghasilkan perubahan dalam penulisan sejarah di Indonesia. Beberapa implikasi baik secara teoritis maupun praktis dikemukakan oleh Taufik antara lain: 1)Secara implisit menolak determinisme sejarah; 2) Masalah objektivitas sejarah "dipindahkan" dari lapangan filsafat ke problem-problem metodologis; 3) Makin intimnya sejarawan dengan konsep ilmu-ilmu sosial sehingga berakibat pada usaha pemberitaan historis; 4) Sejarah lokal dan agraria semakin menjadi "primadona" dalam historiografi Indonesia; 5) Lebih menekankan pada peristiwa struktural daripada event; mode of explanation yang bercorak argumentatif teoritis, sehingga menyebabkan rekonstruksi harus selalu diuji dan diperdebatkan.

Dari beberapa hal di atas, masih harus ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dalam "peredaran" karya sejarah dalam masyarakat luas terkesan masih didominasi oleh sejarawan konvensional. Apa yang dihasilkan oleh multidimensional approach lebih merupakan gagasan teoritis. Hal itu dibuktikan dengan beberapa disertasi yang masih terikat dengan pertanyaan konvensional dan adanya "perdebatan terselubung" dari disertasi-disertasi produk setelah multidimensional approach dipopulerkan. Taufik mencontohkan disertasi Djoko Suryo yangmemperkenalkan quanto-history, Ibrahim Alfian yang mencoba melakukan pendekatan dari dalam yang bertolak dari cluster of events, suatu hal yang menyebabkan beliau bergumul dengan interpretasi teks. Kedua studi ini merupakan contoh yang cukup ekstrim bila ditarik pada konsekuensi logisnya karena memperdebatkan asumsi teoritis yang berbeda. Di samping itu, Sutjipto yang lebih melakukan penekanan sumber yang exhaustive, Kuntowijoyo dan Onghokham yang menekankan pada masalah tematis dengan kecermatan konseptualisasi, Hamid Abdullah yang menggunakan oral tradisi, dan berbagai makalah seminar dengan konsep yang segar dan manantang yang tertuju pada tema-tema kecil. Semua itu menunjukkan pada suatu kecenderungan ilmiah lain dari multidimensional approach. Karya-karya mereka masih menunjukkan pada kemajemukan konsep dan trends yang sedang "in".

Fenomena seperti ini sebenarnya bukanlah merupakan sesuatu yang merisaukan, bahkan justru menggembirakan. Mengapa demikian? Ya, karena sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri, maka metodologi merupakan sesuatu yang berdinamika dan terus berkembang. Bukankah salah satu kebutuhan yang urgen pada saat ini adalah visi baru pada sejarah modern, seperti yang dikatakan oleh Alfred Weber? (Mayerhoff, 1959: 29) Yang jelas, mereka telah berjasa dengan berbagai konsep metodologisnya sendiri-sendiri. Adalah sesuatu yang nonsense bila kemajuan penulisan sejarah hanya didasarkan pada satu view of approach saja.