Beberapa Penerapan Mengenai Penggabungan Teori Hak Sosial

Beberapa Penerapan Mengenai Penggabungan Teori Hak Sosial

Berdasarkan perkembangan sejarah mengenai administrasi publik dinyatakan: “administrasi publik adalah tindakan hukum.” Oleh karena itu, bukan sesuatu yang baru apabila perkembangan hak masyarakat juga berhubungan dengan hukum [McDowell; 1982]. Menurut Haar dan Fessler [1986], “anggota dewan perwakilan baik di daerah maupun di pusat – sering kali menghindar dari tanggungjawabnya. Hasilnya, tidak ada alasan jika pengadilan yang akan memutuskan agar mereka bertanggungjawab [hal. 18]. Pengadilan akan menyatakan bahwa keadilan akan diterapkan sebagai perlindungan hukum bagi pelayanan ketetapan. Pegawai – baik lembaga legislatif maupun eksekutif - yang secara alamiah akan mengutamakan kepentingan mayoritas. Pilihan pegawai – publik dan administrator – hanya akan berkonsentrasi pada efisiensi dan ekonomi.

Pegawai

Peraturan berpengaruh pada pemerintahan untuk mempekerjakan pegawai, baik swasta maupun negeri. Yang patut dipertanyakan dalam peraturan disini adalah, siapa yang akan memberikan pekerjaan? Apa kriterianya dan bagaimana cara mengaplikasikannya?

The Civil Rights Act of 1964 dan The Equal Employment Act of 1974 merancang cara untuk menerapkan persamaan antara pegawai swasta dan pemerintah. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara menyatukan perbedaan. Penerapan yang adil dapat diukur dengan talenta, keahlian, dan kemampuan untuk menerima suatu pekerjaan. Tahun 1971, Griggs vs Duke Power, kualifikasi yang ditetapkan untuk memperoleh pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan yang diberikan – khususnya bagi warga kulit hitam – yang menjadi korban kekerasan dalam hukum. Masalah rasial sebagai bentuk dari aksi suatu golongan yang membedakan antara kulit hitam dan kulit putih.

John Nalbandian [1989], menyusun laporan yang didukung oleh Griggs untuk membatasi secara sistematis bahwa “kelompok akan beraksi jika permasalahan dalam kelompok tidak dapat diselesaikan” [hal.39]. Tahun 1978, kasus dari University of California Regent vs Bakke yang merayakan kemenangan atas dukungan keadilan yang lebih mengutamakan golongan kulit putih, pada saat yang sama melindungi kaum mayoritas yang menyukai persamaan hak dalam masyarakat yang lebih terlindungi.

Kelompok penegak hukum dan dewan menetapkan pengaruh dari persamaan pada kesempatan pegawai antara minoritas dan mayoritas pada kelompok rasial dan etnis tertentu – lebih diakibatkan karena jender [Ingraham dan Rosenbloom, 1989]. Nalbandian memprediksikan bahwa nilai-nilai dari hak masyarakat akan diputuskan dengan keseimbangan baru pada praktek-praktek pekerja yang ditekankan untuk efisiensi [1989, hal. 44]. Pertengahan tahun 1990an, Nalbadian memprediksikan bahwa dewan dan kongres akan menghilangkan kebijakan mengenai “warna kulit”. Dengan kata lain definisi tentang persamaan ini didasarkan pada perbedaan yang didasarkan pada nilai-nilai rasial dan etnis.

Kontrak

Tahun 1977, Public Works Employment Act, pemerintahan federal mendirikan kelompok bisnis yang diutamakan untuk kaum minoritas. 10 % dari masyarakat pekerja dari anggota kelompok minoritas. 10 % ini telah dibuktikan oleh Fullilove versus Klutznik (1980). Justice Thurgood Marshall, dari kelompok mayoritas menulis; dewan bersama-sama kongres memiliki otoritas untuk menggerakkan masyarakat di dalam suatu negara yang berarti persamaan kesempatan, bukan diskriminasi di masa lalu yang selamanya akan membeku di dalam hubungan masyarakat

Suara minoritas dari Justice Voter Steward mengatakan, dalam pandangan saya, pemilik usaha minoritas tidak perlu menghilangkan perlindungan persamaan di mata hukum. The Fourteen Amendment menyatakan bahwa hukum berdasarkan kepada silsilah. (Fullilove versus Klutznik).

Hakim Marshall dan Steward menggunakan pengertian yang berbeda, dan mereka yang menyimpang dari permasalahan apa yang dimaksud dengan persamaan. Bagi Marshall perbedaan adalah hal yang pokok. Sedangkan menurut Steward persamaan individu adalah hal yang utama. Akhirnya Marshall harus beranggapan bahwa kesempatan untuk dikontrak didasarkan kepada persamaan prospek dapat disetujui oleh Steward.

Dari 10 % ditahun 1977, Works Employments Act, the Supreme Court meningkat menjadi 30 % bagi kaum minoritas untuk bekerja di City of Richmond, Virginia. Program ini disetujui oleh 33 negara bagian dan lebih dari 200 kotamadya (City Richmond vs J.A. Croson Company,1989). The Richmond memutuskan bahwa kekerasan dalam Fourteen Amendment karena warga kulit putih mengingkari persamaan perlindungan dalam hukum (New York Times, Jan.24,1989;hal.1,12). Tidak diragukan lagi bahwa ketetapan ini disetujui sebagai hak masyarakat. Lebih jelasnya hukum digunakan untuk menerapkan persamaan hak yang sama di mata masyarakat.

Layanan Pemerintah

Tahun 1968, Andrew Hawkins, seorang blasteran Afrika-Amerika tinggal Promised Land, di lingkungan warga kulit hitam, di Shaw, Mississipi memberikan data yang signifikan mengenai pelayanan di kotamadya bahwa pekerja kasar diperlakukan tidak adil. Karena pelayanan di Caucasian dianggap tidak baik oleh Hawkins, maka ia dan kelompoknya mencabut Fourteen Amendment. Fourteen Amendment sebagai perlindungan persamaan di mata hukum tetapi dewan di daerah tersebut tidak setuju dengan Hawkins dan mengatakan bahwa permasalahan mengenai administrasi kotamadya akan diselesaikan melalui kotak suara. (Hawkin versus Town of Shaw,1969).

Bukti adanya diskriminasi secara kualitatif dan kuantitatif menjadi alasan bahwa pemerintah sebagai pelanan masyarakat melanggar prinsip-prinsip dasar. Dewan tidak diijinkan oleh pemerintah lokal untuk menemukan bukti-bukti statistik yang substansial mengenai diskriminasi pembedaan rasial. Tidak ada yang bisa diterima di sini karena bukti-bukti statistik tidak membedakan tingkatan dan pelanggaran masyarakat pada warga Negara berdasarkan warna kulit [Haare dan Fessler, 1986; 14].

Pendapat Hawkin ini menjadi dasar untuk mengkonstruksikan permasalahan bagi sempitnya pemahaman mengenai persamaan tetapi secara signifikan dewan dapat mempengaruhi alokasi pengambilan keputusan mengenai pelayanan secara mendalam bahwa diskriminasi tidak dapat menjadikan demokrasi yang lebih baik.

Brwon vs Board of Education menyimpulkan mengenai persamaan. Pembedaan batas antara kulit putih dan kulit hitam [atau bahkan hispanik – orang spanyol] menjadi area dalam mempertahankan lingkungan dalam kesatuan integritas. Permasalahan besar yang timbul dapat diselesaikan dengan cara penggunaan bahasa yang sama.

Di Kansas City, Missouri, setelah Brown vs Baord Education memutuskan untuk memisahkan persamaan ke dalam kelompok menjadi suatu hal yang membedakan dan melanggar konstitusi. Pertanyaan yang timbul, apakah mereka akan cukup dengan memberhentikan pemisahan tersebut ke dalam kelompok-kelompok? Ataukah mereka membutuhkan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan karena pembedaan sistem termasuk yang terjadi di sekolah-sekolah?

United States vs Jefferson City Board of Education, mendefinisikan sekolah yang mendukung Fourteenth Amendment untuk membawa dalam persatuan di sekolah antara anak-anak negro dengan anak-anak kulit putih di sekolah. Anak-anak kulit hitam memiliki kesempatan yang sama di sekolah formal, termasuk beraktifitas yang sama dengan anak-anak kulit putih.

Swan vs Charlotte Mecklnburg Board of Education [1971], anggota dewan, memulai “obyektifitas untuk membatasi sekolah umum merupakan sisa-sisa jatuhnya pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Dua kondisi ini terjadi juga di Kansas City, Missouri. Pertama perkembangan interaksi antara masyarakat umum dengan partai-partai yang ada di pemerintah yang menghasilkan lingkungan yang kebih baik bagi warga kulit hitam [menghilangkan rasisme]. Sekolah bagi warga kulit hitam pada saat ini dihadiri oleh siswa dan guru yang berasal dari campuran African American.

Berdasarkan pandangan persamaan, beberapa contoh yang dapat digunakan untuk melengkapi definisi keadilan ini. Pertama, individu memiliki persamaan, satu suara, suara yang sama untuk menciptakan demokrasi. Kaum mayoritas tidak lagi dapat menyatakan hak konstitusi yang berbeda dengan kaum minorotas. Kedua, seiring dengan perjalanan waktu, muncul persamaan antargenerasi. Perbedaan yang diterima anak-anak kulit hitam di sekolah semakin lama semakin berkurang. Ketiga, sekolah didirikan untuk kepentingan umum, sebagai tanggungjawab pemerintah negara bagian.

Sebenarnya banyak contoh yang menunjukkan perkembangan persamaan hak, termasuk di dalamnya persamaan hak antara pria dan wanita di sekolah dan di masyarakat. 5 tahun sebelum U.S Constution ditulis, menurut Haar dan Fesser [1986], Henry III menyusun Fundamental Level of Social Organization, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Doktrin ini menjadi dasar peraturan bagi pemerintah untuk dipertanggungjawabkan. Di dalam hukum, semua monopoli ditiadakan, diganti dengan persamaan hak.

Untuk menerapkan persamaan dalam administrasi publik, pertama, menempatkan hak masyarakat sebagai satu-satunya tujuan utama. Kedua, berbagai teori mengenai hak masyarakat harus dijalankan, karena menjadi dasar dalam persamaan hak. Pada kenyataannya, prinsip lain yang juga harus digunakan adalah efisiensi, karena permasalahan juga sangat kompleks. Ketiga, pelayanan yang sama dalam administrasi publik, efisinsi dan ekonomi yang terbuka untuk persamaan hak masyarakat