TEORI PROPERTY RIGHTS DAN KARAKTERISTIK PROPERTY RIGHTS

TEORI PROPERTY RIGHTS

Furubotn dan Richter (2000) melacak teori kepemilikan dan bermuara pada dua teori, yaitu teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan sosial;

• Teori kepemiilikan individu merupakan penopang utama doktrin hak-hak alamiah (natural rights) dari ekonomi klasik yang mengarah pada lahirnya private property right/individualistis.
• Sedangkan teori kepemilikan sosial mendorong lahirnya commons property atau state property yang dianut secara ekstrim oleh negaranegara sosialis.
• Caporapo dan Levine (1992) menjelaskan dua teori yang berbeda mengenai pp y ro erty rights.
• Menurutnya, aliran positivis menganggap hak-hak kepemilikan lahir melalui sistem politik. Sistem politik/kekuasaan mendesain hak kepemilikan dan menegakkannya melalui pengadilan hukum.
• Kedua, aliran alamiah yang mengatakan bahwa hak kepemilikan melekat pada seseorang sejak lahir. Kelahiran individu disertai dengan kelahiran atas hak-haknya yang tidak bisa dipisahkan. Ditegakan atau tidak melalui prose pengadilan hukum, hak bawaan lahir sejatinya harus ada.
• Hak kepemilikan tidak merujuk pada hubungan antar manusia dengan sesuatu tapi hubungan antar manusia dengan manusia yang muncul dari keberadaan sesuatu dan penggunaannya.
• Kepemilikan atas sesuatu menjadi penting manakala sesuatu tersebut bersifat langka.
• Kepastian kepemilikan atas sesuatu yang langka sangat penting untuk dapat berlangsungnya proses transaksi.
• Semakin tinggi kepastian tersebut, biaya transaksinya semakin rendah
• Dalam konteks konteks property property rights, biaya transaksi transaksi meliputi meliputi biaya transfer transfer hak-hak kepemilikan dan perlindungan kepemilkan tersebut dari klaim pihak lain.

KARAKTERISTIK PROPERTY RIGHTS

Tietenberg (1992) mengidentifikasi karakteristik property right sbb:

1. Ekslusivitas: pemanfaan, nilia manfaan dari sesuatu dan biaya penegakan, secara ekslusif jatuh ke tangan pemilik termasuk keuntungan yang diperoleh dari transfer hak kepemilikan tersebut
2. Transferability: seluruh hak kepemilikan dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain secara suka rela melalui jual beli, sewa, hibah dll
3. Enforceability: hak kepemilikan bisa ditegakan, dihormati dan dijamin dijamin dari praktek praktek perampasan/pembeslahan perampasan/pembeslahan pihak lain.

TIPE ROPERTY RIGHTS

Hanna, 1995

REZIM KEPEMILIKAN

Bromley (1991) membagi rezime kepemilikan menjadi empat:

1. Rezime kepemilikan kepemilikan individu/pribadi individu/pribadi (private (private property property regime) regime), yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu dimana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya.
2. Rezim kepemilikan bersama (common property regime), yakni kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut
3. Rezim kepemilkan oleh negara, hak kepemilikan dan aturanaturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya
4. Rezim akses terbuka, tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban

HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi dunia di dominasi oleh tiga:

1. Sistem ekonomi kapitalis

Seluruh kepemilikan diserahkan kepada swasta. Sistem ekonomi ini percaya, penyerahan kepemilikan kepada swasta yang diatur oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Hal ini karena setiap pemilik memiliki kepastian atas kepemilikannya sehingga menjadi insentif untuk melakukan aktivitas transaksi.

Namun, pencaaian efisiensi pemerataan akan terhambat karena kepemilikan atas aset tidak merata, adanya eksternalitas, informasi yang tidak merata, dll sehingga aset hanya akan menumpuk pada segelintir orang. Setiap individu memiliki insentif untuk mengambil manfaat atas sumberdaya langka yang ada pada domain publik sehingga akan menyebabkan sumberdaya tersebut over used

2. Sistem sosialis

Hak kepemilikan diserahkan kepada negara dimana negara berhak memiliki dan mengelola seluruh sumberdaya yang ada. Penganut sistem ini yakin bahwa dengan menyerahkan hak kepemilikan pada negara efisiensi distribusi akan mudah dicapai. Namun faktanya, efisiensi itu sulit dicapai karena:

• Ekonomi dikendalikan oleh birokrat yang umumnya tidak reponsif terhadap kebutuhan masyarakat, 
• Penempatan kaum usahawan pada perusahaan publik kurang termotivasi (kurang insentif) untuk mencari keuntungan;
• Kontrol negara atas faktor produksi menyebabkan kekuasaan politik berada ditangan orang yang ditunjuk negara;
• Ketiadaan pasar menempatkan perencanaan ekonomi secara terpusat dimana supply, demand, preferensi konsumen ditentukan oleh negara

3. Sistem ekonomi campuran

Kepemilikan pribadi dijamin keberadaannya tapi negara juga berhak memiliki dan mengelolah sumberdaya strategis yang menyangkut kepentingan umum, seperti sumberdya air, lahan, laut, hutan dll. Sistem ini muncul karena baik kapitalis maupun sosialis memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Sistem campuran ini dikenal dengan welfare economic system/social market economy dimana peran kelembagaan sangat dominan dalam mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam welfare state, hak kepemilikan diserahkan kepada swasta sepanjang hal tersebut memberikan memberikan insentif insentif ekonomi ekonomi bagi pelakunya pelakunya dan tidak merugikan merugikan secara sosial, namun kepemilikan dapat pula diserahkan kepada negara manakala pasar tidak responsif atau mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Penyerahan kepemilikan pada swasta pada saat pasar tidak reponsif atas sumberdaya tersebut hanya akan menimbulkan kesejangangan kesejahteraan. Disinilah peran negara diperlukan untuk mengintroduksi kelembagaan sebagai pengganti pasar yang mengalami kegagalan.