Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2006:8) mengembangkan beberapa karakteristik utama definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijkaan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat bukan apa yang maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat membentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. 

Dari definisi kebijakan publik yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan atau tindakan-tindakan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sebagai alternatif dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kepentingan publik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahap-tahap Kebijakan Publik

Untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Menurut Winarno (2012:35-37) tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan sebagai fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan 

Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. 

5. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah diljalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. 

Berdasarkan penjelasan di atas tentang tahapan kebijakan dapat disimpulkan tahapan kebijakan publik tersebut terbagi menjadi: 

1. tahap penyusunan agenda yaitu menempatkan masalah ke dalam agenda publik; 
2. tahap formulasi kebijakan yaitu mendefinisikan masalah-masalah kemudian dicari pemecahan masalah terbaik; 
3. tahap adopsi kebijakan yaitu dari berbagai alternatif kebijakan yang ada dipilih salah satu alternatif kebijakan untuk diadopsi; 
4. tahap implementasi kebijakan yaitu keputusan alternatif yang telah diambil kemudian diimplementasikan oleh badan-badan administrasi pemerintah; 
5. tahap evaluasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah dilaksanakan kemudian dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauhmana keberhasilan dari suatu kebijakan dalam memecahkan masalah.

Pengertian Evaluasi

Menurut Wirawan (2011:7) evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Dari definisi evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji informasi untuk menentukan alternatif dalam mengambil keputusan kebijakan dari keseluruhan program guna menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan akan datang mengenai suatu objek evaluasi yang telah ditentukan. 

Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Indiahono (2009:145) evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya merujuk pada dua aspek: aspek proses dan hasil. Aspek proses menunjuk bahwa apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementor di lapangan? Aspek hasil menunjuk apakah kebijakan yang diimplemntasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan (ouput dan outcomes). 

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas tentang evaluasi kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampaknya.

Pengertian Evaluasi Program

Menurut Arikunto (2009:325) evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Dengan kata lain, evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian target program. Untuk menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai, yang dilakukan tolak ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan.

Dari definisi evaluasi program yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematik dengan mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan program yang menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan dasar program telah membawa perubahan sesuai yang diharapakan dan ditetapkan.

Tujuan Evaluasi Program

Menurut Arikunto (2009:326) evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya.

Dari tujuan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi program adalah untuk menilai dan melihat secara sistematis pencapaian target program sudah dilaksanakan dan sesuai dengan standar yang ditentukan agar dapat digunakan dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai program.

Jenis Evaluasi Program

Menurut Wirawan (2011:17) evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi:

1. Evaluasi proses (process evaluation), evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program.
2. Evaluasi manfaat (outcome evaluation) evaluasi manfaat meneliti, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapakan.
3. Evaluasi akibat (impact evaluation) evaluasi akibat ini meneliti dan menilai apakah program telah menghasilkan akibat atau dampak yang membawa perubahan baik atau buruk dari suatu program.

Ukuran atau Indikator Evaluasi Program

Vedung (dalam Wirawan, 2011:9) mengemukakan empat kriteria merit dalam evaluasi program sebagai berikut: 1)Efektif, 2)Produktivitas, 3)Efisiensi (cost-benefit), 4)Efisiensi (cost-effectiviness). 

Pengertian Pembangunan

Menurut Haryono (2002:17) pembangunan adalah merupakan suatu proses konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus menuju kearah perubahan yang lebih baik sesuai dengan kehendak yang ingin dicapai oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilaksanakan secara sadar dan terencana mewujudkan pertumbuhan dan perubahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.