Pengertian Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pembangunan selama tiga dekade yang lalu adalah kemampuan ekonomi nasional, dimana keadaan ekonomi mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang lama. Untuk menaikan dan memprtahankan suatu kenaikan GNP (Gross National Product / produk nasional bruto) antara 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini bersifat ekonomi.

Namun demikian, pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) mulai menyadari bahwa “pertumbuhan” (growth) tidak identik dengan “pembangunan” (development).. pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an itu menunjukan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada kenaikan GNP saja tidak memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan GNP per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit. Fakta ini pula yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan.. pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan.

Pembangunan ekonomi meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politk dan kebudayaan. Dengan adanya batasan diatas maka pembangunan ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. (Sadono Sukirno, 1985 : 13). Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus
2. Usaha untuk menaikan pendapatan per kapita
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang

Mudrajad Kuncoro ( 1997 : 14) mengatakan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai proses yang multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, politik, dan kelembagaan.

Dalam Lincolin Arsyad (1999 : 12) para ekonom membedakan pengertian pembangunan ekonomi (economic development) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) dimana istilah pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai :

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada satu tahun tertentu
2. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan moderenisasi struktur ekonominya (transformasi struktural)

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak

Namun demikian, pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Dalam penggunaan yang lebih umum istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada dasarnya kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yangs seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat.

Ferguson dalam Robinson Tarigan (2004 : 4) menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah :

1. Menciptakan full employment atau setidak-tidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri/status bagi yang bekerja.
2. Adanya economic growth (pertumbuhan ekonomi), karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan, manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal.
3. Terciptanya price stability (stabilitas harga) untuk menciptakan rasa aman/tenteram dalam perasaan masyarakat. Harga yang tidak stabil membuat masyarakat merasa waswas, misalnya apakah harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras, nilainya riil atau bermanfaat di kemudian hari. Ada diantara tujuan ekonomi yang tidak mungkin dilakukan daerah (Pemerintah Daerah) apabila daerah itu bekerja sendiri, yaitu menstabilkan harga. Namun, apabila daerah itu dapat memenuhi tujuan pertama dan kedua, hal itu turut membantu pemerintah pusat untuk memenuhi tujuan ketiga. Namun, disisi lain, karena daerah cakupan wilayahnya lebih sempit, dapat membuat kebijakan yang lebih bersifat spasial sehingga ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh daerah secara lebih baik ketimbang oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang bisa diatur di daerah secara lebih baik, yang merupakan tujuan pokok tambahan yaitu sebagai berikut 
4. Terjaganya kelestarian lingkungan hidu
5. Pemerataan pembangunan dalam wilayah
6. Penetapan sektor unggulan wilayah
7. Membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah, sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan.
8. Pemenuhan kebuthan pangan wilayah

Lebih jauh lagi, sebenarnya tujuan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam ekonomi pembangunan adalah usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, dimana kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi : kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan. Oleh sebab itu sasaran pembangunan yang minimal dan pasti harus ada menurut Todaro adalah (Suryana,2000:6) :

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada :

1. Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi yang terus-menerus menigkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan kesehatan.
2. Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.
3. Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan
4. Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan yaitu suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi yang penting (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, tabungan, ekspor impor, dan lain sebagainya) suatu negara dalam rangka mencapai keputusan pendahuluan mengenai tujuan-tujuan pembangunan ( Suryana, 2000 : 117)

Walaupun tidak ada kesepakatan di antara para ekonom berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi, sebagian besar menganggap perencanaan ekonomi mengandung pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan ekonomi ini ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Menurut Lincolin Arsyad (1999 :113-114) ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi adalah :

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positi
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita
3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi
4. Usaha perluasan kesempatan kerja
5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice
6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan
7. Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi

Adapun fungsi-fungsi perencanaan terdiri dari :

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi alasan perlunya perencanaan adalah :

1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan
2. Agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta (petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial) harus mempunyai peran dalam proses perncanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang teredia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggungjawab.

Perlunya perencanaan (yang dalam hal ini dilakukan lewat campur tangan pemerintah) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi, disamping mencegah jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tenteram, dapat membantu terciptanya kesatabilan dalam masyarakat terutama kestabilan politik, padahal kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan pembangunan secara mantap (lincolin Arsyad, 1999 : 307)

Agar perencanaan berhasil dengan baik maka menurut M.L Jhingan dalam Suryana (2000 :118) ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Komisi Perencanaan

Komisi perencanaan harus dibentuk dan diorganisir dengan tepat serta harus memuat bagian-bagian yang berkaitan dengan aspek-aspek perekonomian, seperti ahli ekonomi, ahli statistik, insinyur, dan sebagainya.

2. Data Statistik

Data statistik yang akurat sangat membantu dalam merumuskan suatu rencana. Oleh karena itu survei menyeluruh terhadap sumber-sumber ekonomi potensial beserta segala kekurangannya adalah sangat penting. Misalnya data tentang sumber alam potensial, output pertanian, dan industri, tenaga teknis adalah sangat penting untuk menentukan target dan prioritas dalam perencanaan.

3. Tujuan Rencana

Perencanaan hendaknya memuat tujuan spesifik apakah tujuannya untuk meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi, menaikan produksi pertanian, industrialisasi perekonomian, mencapai pembangunan berimbang di berbagai daerah, atau mencapai swasembada, dan sebagainya.

4. Penetapan Sasaran dan Prioritas

Penetapan sasaran dan prioritas baik secara global maupun secara sektoral adalah hal yang sangat penting. Sasaran global harus tegas dan mencakup setiap aspek perekonomian dan harus meliputi sasaran produksi kualitatif, yaitu sekian juta ton x, sekian km y, sekian lembaga z, sekian banyak kenaikan pendapatan nasional, tabungan dan investasi. Baik sasaran global maupun sasaran sektoral harus serasi satu sama lain dan ini memerlukan prioritas. Prioritas harus ditentkan atas dasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

5. Mobilitas Sumber-sumber

Rencana pembangunan harus memuat kebijaksanaan untuk memobilisasi sumber-sumber, baik secara eksternalmaupun secara internal. Sumber internal negara meliputi tabungan dan tabungan perusahaan negara, perpajakan serta keuangan defisit. Sdangkan sumber eksternal meliputi penerimaan anggaran belanja neto dan pinjaman eksternal.

6. Keseimbangan Rencana

Yaitu keseimbangan antara tabungan dan investasi, keseimbangan antara kebuthan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja, serta keseimbangan permintaan atas barang-barang impor dan devisa yang tersedia. Jika tidak, maka akan muncul kelangkaan atau surplus pada waktu rencana sedang berjalan. Ketidakseibamngan keuangan akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada penawaran dan permintaan barang-barang fisik yang karenanya mengakibatkan tekanan inflator dan kesulitan neraca pembayaran selama perencaan berlangsung.

7. Administrasi yang Efisien dan Tidak Korup

Menurut Lewis pembangunan ekonomi tidak sangat sulit. Rahasia pembangunan lebih banyak terletak pada politik yang bijaksana dan administrasi negara yang baik. Pada setiap departemen harus ditunjuk berbagai staf administrasi yang cakap dengan tugas utama menyiapkan laporan kelayakan yang baik mengenai proyek yang diusulkan.

8. Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat

Unsur-unsur utama kebujaksanaan pembangunan yang tepat menurut profesor Lewis meliputi (Suryana, 2000 : 118)

1. Penyelidikan potensi pembangunan; meliputi sumber nasional, penelitian ilmiah, dan penelitian pasar.
2. Penyediaan prasarana secara memadai (meliputi air, tenaga angkutan, dan perhubungan).
3. Penyediaan fasilitas latihan dan pendidikan umum untuk menjamin keterampilan yang diperlukan.
4. Bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak, dan lebih baik
5. Perbaikan landasan hukum bagi kegiatan ekonomi khususnya peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, perusahaan dan transaksi dagang.
6. Menentukan dan membantu pengusaha yang potensial baik dalam maupun luar negeri.
7. Peningkatan penempatan sumber-sumber yang lebih baik, baik swasta maupun negara.

9. Harus mempunyai Teori Konsumsi Tersendiri

Menurut Jhingan, negara-negara terbelakang tidak harus meniru pola konsumsi negara maju. Pola konsumsi harus demokratis, dan prhatian pertama harus diberikan kepada barang-barang yang terjangkau oleh pendapatan masyarakat tertentu.

10. Dukungan Masyarakat

Dukungan dan partisipasi dari masyarakat merupakan faktor penting bagi perncanaan nasional. Seperti yang pernah diungkapkan Lewis bahwa semangat rakyat adalah pelumas perencanaan sekaligus bahan bakar pembangunan ekonomi, serta merupakan kekuatan dinamis yang memungkinkan segalanya.

SUMBER ARTIKEL;
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4893352573915100228#editor/target=post;postID=1328189290763503448;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=link